BISNIS.COM, JAKARTA--Pelaku usaha logistik dan bongkar muat mendesak pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah nomor 61/2009 tentang Kepelabuhan.
Iskandar Zulkarnaen Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mendesak pemerintah merevisi Peraturan Pemerintan tentang Kepelabuhan itu karena mengancam bisnis logistik dan bongkar muat.
Iskandar menyatakan PP 61/2009 bertentangan dengan UU 17/2008 tentang Pelayaran karena sektor usaha jasa kepelabuhan dan pelayaran perlu meningkatkan peran swasta dalam jasa kepelabuahan di Indonesia.
Dia menilai dengan adanya peraturan pemerintah itu sejumlah BUMN kepelabuhan seperti PT Pelabuhan Indonesia I-IV dapat melakukan monopoli pada layanan logistik dan bongkar muat kepelabuhan.
"Kita akan ajukan surat ke DPR RI dan Kementerian BUMN agar PP 61/2009 tentang Kepelabuhan direvisi atau dibatalkan karena masalah menyangkut banyak perusahaan yang akan gulung tikar. Jangan sampai Pelindo monopoli dari hulu ke hilir dan asosiasi kena dampak karena tidak bisa bersaing,"ujarnya di Jakarta, Selasa (16/4).
Menurutnya pihaknya tidak dapat bersaing dengan anak usaha BUMN kepelabuhan karena menguasai pelabuhan.
Dia menjelaskan akibat Pelindo II mendirikan sejumlah anak usaha di bidang logistik dan bongkar muat akan mengancam keberlangsungan 1.852 perusahaan bangkrut.
Dia menambahkan 1.852 perusahaan itu antara lain 1.200 perusahaan logistik dan forwarding, 523 usaha angkutan khusus pelabuhan dan 129 perusahaan bongkar muat.
Dia menilai BUMN pelabuhan dapat melakukan ekspansi namun jangan mematikan usaha swasta nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
