BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah daerah mengharapkan pemerintah pusat menjamin ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang mencukupi setelah diberlakukannya kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.
Rudy Arrifin, Gubernur Kalimantan Selatan, mengatakan kelangkaan BBM akibat pasokan yang tidak terjaga berisiko menimbulkan moral hazard di masyarakat.
Pasalnya, kelangkaan BBM di SPBU akan menyebabkan tingginya harga jual BBM yang dijajakan di luar SPBU. Disparitas harga yang lebar ini lah yang menyebabkan timbulnya moral hazard. Apalagi, lanjutnya, jumlah SPBU di wilayah luar Jawa masih kurang memadai.
“Tentu kita mengetahui hampir di semua provinsi di Kalimantan banyak antrian, BBM di SPBU sering kosong jadi harga di luar SPBU jadi mahal. Dengan adanya disparitas harga ini mungkin sekali terjadi moral hazard,” katanya di Kemendagri hari ini, Selasa (16/4/2013).
Lebih lanjut, Rudy mengemukakan rata-rata pemerintah daerah menyetujui dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, dia mengharapkan perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan non subsidi tidak terlalu jauh.
Selain itu, dia juga mengharapkan adanya pembatasan yang jelas antara kendaraan yang mendapatkan jatah BBM bersubsidi dengan yang tidak mendapatkan. Oleh karena itu, Rudy menyarankan adanya kerja sama dari semua pihak, termasuk aparat keamanan, untuk mengawal pelaksanaan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.
