BISNIS.COM, JAKARTA--Komisi V DPR RI meminta pemerintah provinsi untuk mempercepat pembebasan lahan pembangunan jalan akses Bandara Internasional Lombok menuju Mataram, melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Melihat arus lalu lintas jalan yanga ada, pembangunan jalan akses memang harus dipercepat. Saya kira tidak sulit untuk melakukan pembebasan lahan, hanya memang perlu langkah khusus,” kata Ketua Rombongan Komisi V DPR RI Muhidin M.Said, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/4).
Dia menyampaikan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga sudah memasukkan anggarannya melalui Konsultasi Regional untuk alokasi Tahun Anggaran 2014. Namun, lanjutnya, konstruksi jalan tersebut tidak akan bisa dilaksanakan apabila pemerintah daerah tidak dapat melakukan pembebasan lahan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB H.M. Nur mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Walikota Mataram maupun Bupati Lombok Barat untuk memastikan penyelesaian permasalahan pembebasan lahan tersebut.
“Permasalahannya adalah terkait pembebasan lahan. Walikota Mataram sudah menyatakan kesiapannya dan pada prinsipnya Bupati Lombok Barat juga siap, dengan jaminan pada Januari 2014 sudah ada kepastian berapa kebutuhan untuk pembebasan lahan,” jelas Nur.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) VIII Miftachul Munir mengatakan jarak dari akses BIL (Patung Sapi) ke Mataram (JL Gajah Mada) yakni 7,371 km. Dia menjelaskan apabila jalan akan dibangun dengan koridor selebar 40 m dengan 4 lajur dan 2 jalur, maka membutuhkan lahan seluas 30 ha.
“Untuk 7,371 km tersebut trase nya sudah kita buatkan satu studi. Dengan perkiraan biaya perkilometernya Rp20 miliar, maka totalnya sekitar Rp150 miliar," jelasny Munir.
Menurutnya, pembangunan jalan tersebut kemungkinan tidak bisa selesai dalam waktu 1 tahun dan akan dikenakan paket multiyears 2-3 tahun. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
