BISNIS.COM, JAKARTA- PT Pertamina (Persero) berkeingan menjadi operator di Blok East Natuna, Kepulauan Riau. Namun, menginginkan jadi operator ketika masa produksi.
Direktur Hulu Pertamina M Husen mengatakan hingga saat ini proposal rencana pengembangan Blok East Natuna belum disetujui oleh pemerintah. Di Blok yang diperkirakan memiliki cadangan 46 triliun kaki kubik (TCF), Pertamina berkeinginan menjadi operator.
“Maunya Pertamina, jadi berkeinganan menjadi operator pada fase produksi,” kata Husen di Jakarta, Rabu (10/4). Menurutnya, hingga kini belum ada penunjukkan operator untuk Blok East Natuna.
Sebelumnya, Husen pernah mengatakan pada masa eksplorasi selama 10 tahun, operator akan diserahkan ke ExxonMobil. "Saat eksplorasi yang kesulitannya tinggi, mereka yang jadi operator," ujarnya.
Pertamina menggarap Blok East Natuna bersama ketiga mitranya, yaitu Esso Natuna Limited (anak usaha ExxonMobil), Total E&P Activities Petrolieres (anak usaha Total SA), dan PTT Thailand. Pertamina selaku operator menguasai 35 % hak partisipasi (participating interest/PI) East Natuna, lalu Exxon juga 35 %, dan Total serta PTT masing-masing 15 %.
Konsorsium ini telah menandatangani prinsip – prinsip kesepakatan (principle of agreement/POA) sejak 19 Agustus tahun lalu. Penadantanganan ini dimaksudkan untuk melanjutkan proses persiapan kontrak yang diharapkan di teken pada 28 Oktober pada tahun yang sama. Namun, jadwal tersebut terlewati dan kontrak belum juga diteken.
POA tersebut kemudian berakhir pada akhir November lalu. Pertamina dan mitranya selanjutnya meminta perpanjangan POA hingga 10 Desember lalu. Target baru, PSC East Natunan bisa diteken pada tanggal tersebut bersamaan dengan ulang tahun perseroan. Sayang, target ini tak tercapai dan POA kembali diperpanjang hingga waktu yang tidak ditentukan.
Blok East Natuna diperkirakan memiliki cadangan sebesar 222 triliun kaki kubik dengan 70% di antaranya berupa CO2, sehingga cadangan sebenarnya hanya 46 triliun kaki kubik. Produksi East Natuna direncanakan sebesar 1.200 juta kaki kubik per hari selama 30 tahun.
Di sisi lain, Total E&P berharap pemerintah lebih cepat memberikan keputusan terkait rencana kontrak kerja sama (production sharing contracts/PSC) pengembangan Blok East Natuna di Kepulauan Riau.
Head Departement of Media Realtions Total E&P Indonesie Kristanto Hartadi mengatakan kepastian pengembangan blok dengan kandungan karbondioksida terbesar di Indonesia tersebut masih belum jelas.
“Kalau lebih cepat keputusan di East Natuna ini lebih baik. Sebelum keputusan Blok Mahakam juga tidak apa-apa, karena ini proses pengembangannya memakan waktu lama,” kata Kris di Jakarta, pekan lalu.
Menurutnya, karena berada di laut dalam, pengembangan Blok East Natuna sangat berisiko dan membutuhkan waktu pengembangan yang cukup lama, sekitar 10 tahun-15 tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
