BISNIS.COM, JAKARTA – Pemerintah diingatkan untuk tidak terlena dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang baik dalam dua tahun terakhir karena masih terdapat banyak permalasahan yang dihadapi masyarakat dan pengusaha.
Sofyan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengungkapkan pemerintah memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, a.l. masalah kepastian hukum dan keamanan, hubungan industrial, subsidi bahan bakar minyak, dan pendidikan.
“Pemerintah jangan terlena dengan capaian ekonomi sejauh ini,” katanya hari ini, Senin (8/4/2013).
Dia menuturkan pada tahun lalu permasalahan penaikan upah buruh yang berlarut-larut membuat pengusaha kesulitan. Selain itu, adanya demonstasi buruh di sekitar kawasan industri membuktikan jaminan keamanan dan hukum masih minim.
Menurut catatan Apindo, demo buruh yang terjadi di berbagai daerah beberapa waktu lalu tidak hanya mengakibatkan perusahaan berhenti berproduksi, tetapi juga menimbulkan ketegangan dan ketakutan masyarakat.
“Kepastian hukum dan keamanan ini menjadi masalah yang harus diselesaikan pemerintah,” ujarnya.
Terkait penaikan upah buruh, Sofyan mengungkapkan sistem pengupahan di Tanah Air perlu diperbaiki dari yang saat ini ditentukan pemerintah melalui kepala daerah menjadi hak setiap pengusaha.
Menurutnya, ketika pemerintah memiliki hak untuk menentukan penaikan upah buruh, maka kondisi ini rentan dipolitisasi untuk kepentingan berkampanye mencari suara menjelang pemilihan kepala daerah.
“Seharusnya upah ditentukan perusahaan. Pemerintah hanya menentukan safety net,” ungkapnya.
Pemerintah, lanjutnya, juga perlu memverifikasi serikat pekerja dan buruh yang jumlahnya ratusan sehingga proses kerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit nasional dapat berlangsung secara lebih kondusif.
Pihaknya akan siap bergabung kembali dengan LKS Tripatrit Nasional, setelah keluar dari lembaga tersebut selama lima bulan, jika pemerintah memberikan jaminan mengenai jawaban dari permasalahan tersebut.
“Kami sudah memboikot LKS Tripartit Nasional. Namun, kalau Bapak Presiden memberikan jaminan, kami siap masuk lagi,” tuturnya.
Selain itu, menanggapi isu makro ekonomi yang merebak saat ini, Apindo siap mendukung keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi demi kepentingan nasional.
Meskipun pengusaha tidak menyukai terjadinya penaikan harga BBM bersubsidi karena akan terjadi penaikan biaya produksi, pihaknya tetap setuju dan mengharapkan dana dari pemotongan subsidi dapat disalurkan untuk pembangunan infrastruktur dan memberantas kemiskinan.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan tujuan perekonomian bukan hanya pertumbuhan, tetapi juga harus bisa menjaga ketahanan ekonominya agar tetap bertahan dari krisis ekonomi dunia.
“Tanpa ketahanan ekonomi bangsa ini bisa jatuh kerena pengaruh krisis ekonomi dunia. Saya mengapresiasi pengusaha yang telah berperan aktif membangun ketahanan ekonomi Indonesia,” katanya.
Terkait masalah penaikan upah buruh, Presiden menilai persoalan tersebut sensitif dan harus dikelola dengan baik. Dia menilai upah buruh yang terlalu rendah tidak adil, tetapi penaikannya juga harus sesuai dengan kemampuan dunia usaha.
Presiden juga mengharapkan ketika upah buruh sudah dinaikkan, pekerja juga dituntut untuk meningkatkan produktivitas, kedisiplinan, dan tidak melakukan hal yang mengganggu jalannya dunia usaha.
“Pekerja juga harus produktif, disiplin, dan tidak melakukan langkah-langkah yang mengganggu dan kontraproduktif,” katanya.
Presiden meminta agar kepala daerah peduli dan mencermati apakah rencana relokasi sejumlah perusahaan ke luar Jabodetabek disebabkan penaikan upah minimum atau karena pungutan liar yang tinggi.
Terkait subsidi BBM, Presiden mengatakan saat ini sedang memfinalkan rencana tersebut dengan pilihan penaikan harga BBM berlaku bagi semua atau hanya bagi mereka yang tidak patut mendapat subsidi.
“Orang miskin harus dilindungi. Namun, kondisi fiskal bangsa juga harus sehat,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
