BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah diharapkan dapat membuat sistem penaikan upah buruh yang berpola setiap tahunnya agar memudahkan pengusaha asing untuk menyusun rencana investasi jangka panjang di Tanah Air.
Jeff Perkins, Presiden Direktur PT Nike Indonesia, menyampaikan hal tersebut saat menemui Menteri Perindustrian M.S. Hidayat untuk menyampaikan perkembangan usahanya di dalam negeri pascapenaikan upah buruh.
“Saat ini, Nike melihat Indonesia sebagai basis produksi utama untuk perkembangan usahanya ke depan,” ujar Panggah Susanto, Direktur Jendral Bina Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, usai pertemuan tersebut, Senin (8/4).
Panggah menuturkan produsen sepatu asal Amerika Serikat itu memiliki sejumlah rencana investasi dalam beberapa tahun ke depan untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi Nike terbesar di dunia.
Saat ini, lanjutnya, basis produksi Nike di Tanah Air merupakan yang ketiga terbesar setelah China dan Vietnam dengan hasil produksi sebagian besar atau sekitar 98% diekspor ke berbagai negara lain. “Nilai ekspor mereka sekitar US$1,5 miliar pada tahun lalu.”
Adapun, data Asosiasi Persepatuan Indonesia (Asprisindo) memperlihatkan nilai ekspor sepatu dalam empat tahun terakhir terus mengalami kenaikan mencapai sekitar US$3,5 miliar pada tahun lalu. Bahkan, pertumbuhan dua tahun lalu mencapai 47%.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan alas kaki Indonesia pada tahun lalu surplus senilai US$3,1 miliar dengan nilai ekspor mencapai US$3,5 miliar dan impor hanya US$387 juta.
Produsen sepatu yang memiliki 38 mitra lokal tersebut, tutur Panggah, saat ini berencana mengembangkan usahanya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai dampak dari penaikan upah minimum buruh di Jabodetabek yang dinilai terlalu tinggi.
Nike yang memiliki pekerja sebanyak 170.000 orang, lanjutnya, mengharapkan pemerintah segera membuat sistem penaikan upah mininum yang berpola sehingga dapat memprediksi langkah investasi yang harus diambil perusahaan. (if)
