AEC 2015: Pelaku Industri Minta Dialog Penguatan Daya Saing

BISNIS.COM, JAKARTA-Pemerintah diminta semakin serius dan aktif berdialog dengan kalangan industri agar Indonesia semakin siap menuju persaingan dagang pada Asean Economic Community (AEC) 2015 mendatang.

Pasalnya, menurut  Wakil Sekretaris Jendaral Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo), Franky Sibarani, belum ada dialog apapun antara pemerintah dan industri untuk mendiskusikan langkah kongkrit persiapan AEC, terutama tentang bagaimana meningkatkan daya saing yang saat ini malah semakin melorot.

"Kalangan industri nasional sendiri belum menyadari terhadap kondisi yang mengkhawatirkan menjelang pelaksanaan AEC. Padahal kalau dibiarkan seperti ini, industri bisa terancam karena kalah daya saing dengan negara Asean yang lain," katanya, Minggu (7/4/2013)
 
Selain kurang koordinasi, Apindo menilai pemerintah juga belum terlihat serius menyiapkan strategi peningkatan daya saing. Di atas kertas, Indonesia sudah memiliki Inpres No 5 Tahun 2008, Inpres No 11 Tahun 2011, dan Rancangan Inpres 2012 tentang peningkatan daya saing nasional menghadapi AEC.

Tetapi, implementasi dari kebijakan tersebut dianggap belum terlihat. Sebaliknya, kebijakan pemerintah yang ada sekarang justru menurunkan daya saing industri nasional dengan menaikan tarif listrik dan upah.

"Industri tekstil misalnya, juga menghadapi persoalan perizinan yang cukup menyulitkan. Terdapat 172 surat yang selalu harus diregistrasi oleh kalangan pengusaha dan rata-rata berujung pengenaan pungutan bagi pengusaha. Izin usaha yang pada awalnya berlaku untuk seumur hidup, sekarang harus diperbarui setiap 2 tahun," sambung Franky.

Terbukti, menurut riset yang dilakukan oleh International Institute Management Development (IMD), daya saing Indonesia pada periode 2012-2013 mengalami penurunan 5 peringkat dari posisi 37 ke posisi 42 dari 59 negara di dunia.

Selain penaikan upah, listrik, dan kesulitan birokrasi, biaya logistik di Indonesia juga tinggi. Beban logistik, lanjut dia, mencapai porsi 16% dari seluruh biaya produksi dari angka normal sebesar 8-9%.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian mengatakan komitmennya untuk mengambil langkah antisipatif menjelang AEC, salah satunya dengan melakukan kerja sama lintas sektoral untuk meningkatkan daya saing di sektor industri dan perdagangan.

“Kami akan meningkatkan promosi dengan mengintensifkan sosialisasi AEC 2015 kepada stakeholder industri,” ujar  M.S. Hidayat, Menteri Perindustrian, beberapa waktu lalu.

Pemerintah juga telah memprioritaskan beberapa sektor industri untuk dikembangkan dalam rangka mengisi pasar Asean, yakni industri berbasis agro, industri produk olahan ikan, TPT, alas kaki, kulit dan barang kulit, furniture, makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, mesin dan peralatannya, serta industri logam dasar, besi dan baja.

“Industri tersebut diprioritaskan untuk dikembangkan karena memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan negara-negara Asean lainnya,” sambungnya.

Pekan lalu, Direktur Jenderal Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Agus Tjahajana, juga menyatakan optimismenya tentang daya saing Indonesia di negara-negara Asean.

"Saat ini pasar Asean memang belum digarap dengan serius karena masih berkontribusi sebesar 25% dari seluruh ekspor non migas. Karena itu, neraca perdagangan dengan negara Asean banyak yang defisit," jelasnya.

"Tetapi saya yakin competitiveness kita dibandingkan dengan Asean itu tidak beda jauh. Tekstil, otomotif, hampir sama. Karena itu kita harus menang, walau di beberapa sektor kalah, mengejar kualitasnya bisa cepat. Lain kalau China, persaingan lebih sulit," tutur Agus.