BISNIS.COM, JAKARTA – Hak pengusahaan hutan (HPH) turun 54% dari 293 izin pada 2011 menjadi 134 izin pada tahun lalu akibat minimnya dukungan pemerintah bagi pengusaha terkait regulasi dan kampanye negatif dari lembaga swadaya masyarakat.
Nana Suparna, Ketua Bidang Hutan Tanaman Industri Asosiasi Pengusaha Hutan Industri (APHI), menuturkan saat ini luas kawasan hutan Indonesia mencapai 131,27 juta hektare dan sekitar 77 juta hektare merupakan hutan produksi.
"Dari total hutan produksi tersebut, Indonesia memiliki 293 HPH. Dalam beberapa tahun terakhir, HPH semakin berkurang," katanya, Jumat (5/4/2013).
Nana menuturkan permasalahan ini semakin mengkhawatirkan karena pemerintah belum memberikan tanda akan mengeluarkan kebijakan yang mendukung pengusaha hutan di Tanah Air.
Dia menilai kebijakan pemerintah yang ada saat tidak berpihak kepada para pelaku usaha. Bahkan, pemerintah dianggap lebih mempercayai opini publik yang menyudutkan dunia usaha hutan dibandingkan melihat kenyataan di lapangan.
“Kalau kondisi ini terus berlanjut, saya prediksi HPH akan habis dalam waktu 5 tahun,” ujarnya.
Dia mengungkapkan pemerintah juga sering lepas tangan apabila terjadi konflik horizontal antara pengusaha dengan masyarakat di sekitar hutan yang dikelola seperti klaim kepemilikan tanah dan berbagai masalah lainnya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya menjadi penghubung dengan masyarakat untuk menyelesaikan konflik tersebut karena pengusaha hanya mendapatkan izin pengelolaan hutan, sedangkan status tanah merupakan milik negara.
Selain itu, kebijakan pemerintah melarang eskpor bahan baku hutan juga menjadi salah satu penyebab pengusaha hutan gulung tikar karena industri di dalam negeri belum mampu menyerap seluruh hasil produksi. (LN)
