BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) karena dapat membebani inflasi dan menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menuturkan SBY memikirkan opsi kenaikan harga sebagai opsi terakhir dalam langkah kebijakan pengendalian subsidi BBM karena dapat membebani inflasi.
Dia mencontohkan ketika pemerintah membuat opsi penaikan harga pada 2005, inflasi meningkat menjadi 17%.
Tingkat kemiskinan juga naik dari 15,97% pada 2005 menjadi 17,75% pada 2006.
Ini yang memang selalu jadi perhatian Presiden. Jangan sampai solusi yang kami ambil di satu sisi dapat selamatkan fiskal, tetapi di sisi lain ciptakan komplikasi yang lebih rumit.
"Kami harus hitung dengan cermat," katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jumat (5/4/2013).
Firmanzah mengakui persoalan pengendalian subsidi BBM perlu pertimbangan matang.
Pasalnya, jika dibiarkan, maka subsidi BBM dapat membebani kondisi fiskal. Akan tetapi apabila harga BBM dinaikkan, maka inflasi berpeluang naik lebih tinggi.
"Pemerintah terutama akan mengambil langkah penyelamatan fiskal. Jumlah subsidi yang terlalu eksesif tidak sehat dan menganggu keseimbangan fiskal negara," katanya.
Saat ini, ujarnya, pemerintah sedang mengkaji sejumlah opsi pengendalian BBM a.l usul Pertamina untuk penggunaan sistem IT guna mengendalikan konsumsi BBM yang tidak tepat sasaran di sejumlah daerah.
Kemudian ada pula opsi untuk menciptakan varian baru RON 90 dengan kisaran harga Rp7.000-Rp7.500.
Selain itu ada opsi pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan roda empat yang berplat hitam. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
