BISNIS.COM, JAKARTA -- Rencana pemerintah mengenakan cukai minuman ringan berkarbonasi yang berpemanis justru akan berdampak pada penyusutan devisa negara.
Akibatnya, Direktur Riset dan Advokasi Lembaga Katalog Indonesia (LKI) Andriea Salamun menilai hal itu akan mengganggu pada kontinuitas fiskal Indonesia.
Berdasarkan perhitungan, pada 2013 rasio debt-to-GDP (gross domestic product) Indonesia akan meningkat dari 23.4% menjadi 24.1% dengan asumsi penyusutan pemasukan pemerintah hanya dari industri minuman ringan.
“Apabila penurunan pemasukan pemerintah merupakan akibat dari pajak-pajak tidak langsung dari seluruh aspek ekonomi, maka rasio debt-to-GDP akan meningkat hingga 24,2%,” ujarnya, Rabu (3/4/2013).
Andriea menjelaskan jika situasi tersebut berlanjut untuk jangka waktu yang panjang maka rasionya akan semakin tinggi.
Untuk menentukan kontinuitas fiskal dari suatu negara biasanya digunakan batas rasio 30%, lanjutnya, dan jika rasionya melampaui 30% maka kondisi finansial pemerintahan suatu negara dianggap berbahaya.
Sebelumnya, pemerintah berencana mengenakan cukai pada minuman ringan berkarbonasi yang berpemanis (MRKP) sebesar Rp3.000/liter dengan harapan akan menambah pemasukan cukai sebesar Rp590 miliar per tahun.
Menanggapi rencana itu, Andriea menilai disatu sisi pemerintah akan mendapatkan penerimaan tambahan Rp590 miliar dari cukai MRKP, tapi di sisi lain penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan berkurang hingga Rp562,7 miliar dan penerimaan dari pajak perusahaan turun Rp736,1 miliar.
Selain itu, dia menambahkan pemerintah juga akan harus menanggung beban biaya pungutan pajak sebesar Rp74,7 miliar.
Sebagai akibatnya, Andriea menuturkan pemerintah akan harus menanggung kerugian sebesar Rp783,4 miliar.
.jpg?w=300&h=221)
