BISNIS.COM, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan meningkatkan pengawasan penggunaan BBM bersubsidi bagi angkutan truk di sejumlah daerah.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswoutomo mengakui di sejumlah daerah masih terjadi penyalahgunaan BBM Bersubsidi.
"Kita sudah berusaha membatasi penggunaan BBM subsidi namun namanya pencuri ya di daerah pasti akan cari celah," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Selasa (19/3/2013).
Susilo mengakui di daerah masih terjadi sejumlah pelanggaran dalam pengisian BBM bersubsidi.
Sesuai Peraturan Menteri No. 1/2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak truk angkutan hasil perkebunan, pertambangan dan kehutanan dilarang untuk menggunakan BBM bersubsidi.
Dia menjelaskan pihaknya akan meningkatkan pengawasan pembatasan BBM bersubsidi di daerah.
Kementerian ESDM, tuturnya, telah menghimbau Gubernur, Bupati, Walikota dan pihak Kepolisian di setiap daerah untuk menindak tegas pelanggaran penggunaan BBM bersubsidi.
Dia menyatakan untuk meminimalisir terjadinya insiden penolakan pengisian BBM bersubsidi bagi truk umum pihaknya meminta setiap Pemerintah Daerah untuk memverifikasi jenis truk.
Dia menilai setiap Gubernur perlu melakukan pendataan truk angkutan barang umum dan truk angkutan hasil perkebunan, pertambangan dan hasil hutan.
Dengan adanya pendataan itu, tuturnya, dapat memudahkan truk saat pengisian BBM di sejumlah stasiun pengisi bahan bakar (SPBU) di daerah.
Dia menambahkan pihak pengusaha angkutan truk dapat menaikan biaya sewa truk kepada pihak penyewa setelah kebijakan pembatasan BBM bersubsidi diterapkan sejak 1 Maret 2013.
"Biaya sewa truk tambang, hasil hutan dan kebun bisa saja dinaikan. Biasanya perusahaan tambang truk juga pakai sewa," katanya.
Menurutnya pihaknya mendukung dengan pembatasan BBM bersubsidi dapat mengurangi beban anggaran negara untuk subsidi BBM sehingga bisa meningkatkan anggaran infrastruktur di Indonesia.
