.jpg)
JAKARTA - Kalangan pengusaha nasional yang tergabung dalam sejumlah asosiasi usaha sektoral tidak menyetujui adanya musyarawah nasional luar biasa (munaslub) untuk melengserkan Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan adanya reshuffle atau pergantian pucuk pimpinan di tengah-tengah masa jabatan karena hal-hal yang tidak mendasar, hanya akan menciptakan preseden buruk ke depan bagi organisasi.
"Tidak setuju dengan arah kepemimpinan boleh, tapi jangan kebablasan. Jangan seperti junta militer di banyak negara Afrika atau Amerika Latin dulu yang saling mengkudeta. Sekali terjadi kudeta, pasti akan terus terjadi balas dendam dan saling kudeta. Tidak akan pernah selesai," ujarnya, hari ini (5/3).
Ade mengaku bisa memahami adanya ketidaksepahaman dari sejumlah pihak terkait langkah perubahan yang dilakukan oleh Ketua Umum Kadin beberapa waktu lalu. Struktur kepengurusan dari semula berjumlah 21 jabatan dikembangkan menjadi 36 jabatan demi meningkatkan efektivitas dan mengoptimalkan kinerja organisasi.
Dia memandang agenda reformasi, depolitisasi dan profesionalisasi yang dilakukan oleh kepengurusan saat ini sudah pada tepat. Apalagi dalam mengganti maupun menambah sejumlah posisi Wakil Ketua Umum (Waketum), Suryo dinilai telah menempatkan tokoh-tokoh pengusaha yang kompeten dan bisa bekerja di lapangan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
"Ini merupakan kekuatan baru Kadin. Tinggal bagaimana seluruh elemen bisa bersinergi bagi kemajuan ekonomi dan kepentingan nasional. Intinya bagaimana Kadin bisa membuka lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran di Tanah Air . Ini yang paling penting".
Hal senada ditegaskan oleh Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso. "Kami tidak mendukung penyelenggaran Munaslub".(28)
