Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BEA ANTIDUMPING BAJA: Sudah ditolak, Kemendag maju lagi

JAKARTA – Kementerian Perdagangan melanjutkan proses usulan pengenaan tindakan antidumping baja gulungan dan lembaran canai dingin (cold rolled coil/sheet) setelah gagal melakukan pembicaraan intensif dengan Jepang dalam kunjungan Perdana Menteri
- Bisnis.com 25 Januari 2013  |  05:50 WIB

JAKARTA – Kementerian Perdagangan melanjutkan proses usulan pengenaan tindakan antidumping baja gulungan dan lembaran canai dingin (cold rolled coil/sheet) setelah gagal melakukan pembicaraan intensif dengan Jepang dalam kunjungan Perdana Menteri Shinzo Abe.

 

Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mengenai pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap CRC/S impor saat ini masih menunggu pertimbangan Kementerian Perindustrian sebelum disetujui atau ditolak oleh Menteri Perdagangan.

 

Eksportir produsen CRC/S asal China, Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Vietnam terancam sanksi antidumping dengan BMAD sebesar 5,9%-74% dari nilai impor.

 

Dalam laporan akhir (final determination) penyelidikan KADI, eksportir produsen CRC/S Jepang direkomendasikan untuk dikenai BMAD sebesar 27,6%-68,4%.

 

BMAD untuk JFE Steel Corporation diusulkan 27,6%, sedangkan Kobe Steel Ltd, Nippon Steel Corporation, Nisshin Steel Co.,Ltd, Sumitomo Metal Industries, Ltd dan perusahaan Lainnya  68,4%.

 

Beberapa produsen eksportir Jepang menolak atau tidak memberikan informasi, seperti penjualan domestik, biaya produksi dan penjualan ekspor ke negara lain sehingga KADI tidak mempunyai pilihan lain selain menggunakan best information available, kecuali terhadap JFE Steel Corporation.

 

“Sesuai dengan ketentuan WTO Anti Dumping Agreement dan PP Nomor 34 Tahun 2011 proses tindakan antidumping terhadap impor CRC/S yang antara lain berasal dari Jepang tetap dilanjutkan sesuai peraturan yang berlaku,” kata Kepala Pusat Humas Kemendag Arlinda Imbang Jaya dalam surat elektronik kepada Bisnis, Kamis (24/1/2013).

 

Meskipun demikian, sesuai pasal 25 PP No 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, pemerintah dapat memutuskan lain berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.

 

Sebaliknya, Indonesia juga tetap akan mengikuti proses penyelidikan dumping kertas fotokopi yang dituduhkan Jepang sesuai peraturan yang berlaku.

 

Seperti diketahui, pemerintah ingin memanfaatkan momentum kunjungan PM Abe pekan lalu untuk memberikan penjelasan terhadap tuduhan dumping kertas fotokopi yang dilayangkan Jepang.   

 

Sayangnya, pembahasan itu batal karena Abe berkunjung lebih singkat dari yang semula dijadwalkan. Kasus dumping kertas fotokopi Indonesia telah memasuki masa inisiasi investigasi. Otoritas penyelidikan Jepang dijadwalkan melakukan verifikasi lapangan ke Indonesia pada Februari.(msb)

 

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Sri Mas Sari

Editor : Martin-nonaktif

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top