HKTI terpaksa dukung impor beras

JAKARTA: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) versi Prabowo Subiyanto menilai rencana pemerintah mengimpor beras total sebesar 600.000 ton akan berdampak semakin tertekannya harga beras dalam negeri.
News Editor | 12 Desember 2010 05:06 WIB

JAKARTA: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) versi Prabowo Subiyanto menilai rencana pemerintah mengimpor beras total sebesar 600.000 ton akan berdampak semakin tertekannya harga beras dalam negeri.

Wakil Ketua Umum HKTI Rachmat Pambudy menyatakan impor beras yang akan dilakukan pemerintah yakni 550.000 ton dari Vietnam dan sisanya dari Thailand untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah (CPB) tidak akan menguntungkan petani."Tetapi mengingat stok CBP Bulog semakin terbatas dan akan dilakukannya operasi pasar maka HKTI dengan berat hati mendukung kebijakan pemerintah ini," ujarnya di Kementerian Pertanian akhir pekan lalu.Namun, Rachmat menyatakan pemerintah dapat memberikan antisipasi atas kerugian yang diderita oleh petani.Dia mencontohkan jika produksi beras dalam negeri mencapai 60 juta ton gabah kering giling (GKG), atau setara dengan 60 miliar kilogram, sementara pada saat bersamaan dilakukan impor beras, maka harga per kilogram beras dalam negeri anjlok."Jika penurunan harga Rp100 per kilogram potensi pendapatan yang seharusnya masuk ke kantong petani sebesar Rp60 triliun akan menguap. Jelas impor akan sangat merugikan petani, ujarnya.Dia menambahkan upaya impor yang dilakukan pemerintah akan menyedot devisa negara dalam jumlah yang besar dan berpotensi memperbesar angka pengangguran.Dia menjelaskan jika pemerintah mengimpor beras sebanyak 2,5 juta ton GKG, maka setara dengan menghilangkan kesempatan kerja bagi 5 juta penduduk. Padahal, katanya, jika tidak dilakukan impor maka angka 2,5 juta ton beras dapat diperoleh dengan memberdayakan lahan persawahan seluas 500.000 hektare. "Dimana untuk sawah seluas satu hektare dibutuhkan 10 orang tenaga kerja. Dengan demikian dapat menghasilkan 5 ton beras," katanya.Rachmat menyatakan HKTI mengimbau agar kebijakan impor beras yang dilakuan pemerintah dapat diikuti dengan perencanaan pengaturan stok beras pasca impor. Pemerintah, katanya, harus memiliki perencanaan saat produksi sehingga bisa menutupi kekurangan stok beras dalam negeri, dan mengupayakan agar impor tidak melampui angka 500.000 ton.Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal HKTI Fadli Zon menyatakan HKTI tidak anti impor. "Akan tetapi, impor beras diharapkan tidak hanya bertujuan untuk mengisi gudang Bulog semata akan tetapi lebih kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.Fadli mengatakan agar pemerintah tetap menjadi pendengar yang baik bagi para petani, sehingga mampu untuk merumuskan kebijakan yang berpihak kepada mereka.Menurut dia, sebagai mitra bagi pemerintah, HKTI kedepannya akan merumuskan tiga program pemberdayaan petani. Pertama, program peningkatan kapasitas petani melalui training dan pelatihan. Kedua, program advokasi petani dimana sebagai pemberi masukan kepada pemerintah dan DPR dalam pembentukan perundangan yang berpihak kepada petani. Ketiga, program konsolidasi antar HKTI untuk meningkatkan koordinasi organisasi di semua lini secara nasional. (mmh)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Intan Permatasari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top