Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap perizinan usaha masih menjadi hambatan besar bagi dunia usaha, meskipun pemerintah telah berupaya memperbaikinya.
Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Aviliani mengatakan, perizinan usaha yang berbelit memperkeruh situasi perekonomian yang makin tidak pasti di tengah tantangan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS).
"Perizinan itu sekarang masih menjadi kendala walaupun sudah diperbaiki oleh pemerintah. Kenapa? Karena SILO [surat izin laik operasi]-nya itu tadi juga dikatakan, makin banyak departemen, SILO makin banyak juga," kata Aviliani dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025, Selasa (29/7/2025).
Avi menilai mestinya kebijakan pemerintah dapat berubah sesuai kebutuhan dunia usaha untuk mengikuti tantangan ketidakpastian ekonomi global. Untuk itu, deregulasi menjadi penting bagi pengusaha menghadapi situasi geopolitik saat ini.
Dalam hal ini, dia juga menyoroti pentingnya perizinan usaha untuk mendorong kemudahan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sebab, menurut Avi, saat ini yang paling sulit bertahan yaitu usaha skala menengah kecil.
"Sebenarnya yang bermasalah sekarang itu yang menengah besar cenderung mereka masih bisa bertahan karena mereka selalu punya strategi, walaupun juga sudah berat, terutama sektor manufaktur," tuturnya.
Baca Juga
Dia mencontohkan, di tengah sentimen perang tarif AS yang kini dipatok 19% untuk produk Indonesia, saat ini hanya empat perusahaan sepatu besar yang mampu menjual produknya ke Negeri Paman Sam itu. Sementara itu, UMKM yang ekspor ke AS banyak yang sulit bertahan.
"Itu pun mereka mengatakan margin mereka tinggal 5%. Kalau tidak dibantu oleh pemerintah dengan kebijakan yang 19% nanti bisa-bisa dia tutup karena yang namanya pengusaha itu kontraknya tahunan setahun ke depan enggak bisa diganggu gugat dengan harga sebesar itu," jelasnya.
Hal ini menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa masih ada pelaku usaha yang mampu bertahan. Namun, ada juga yang sulit untuk tetap hidup sehingga perlu dukungan.
Untuk itu, selain perizinan usaha, dia juga mendorong pemerintah untuk terus memberikan stimulus daya beli masyarakat atau dari sisi permintaan agar output produksi dari dunia usaha bisa terserap.
