Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memberikan penjelasan usai Program 3 Juta Rumah tidak masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang baru ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Maruarar yang akrab disapa Ara ini menjelaskan bahwa cap PSN memang tidak menjadi prioritas yang diusulkan untuk didapat dalam program 3 Juta Rumah.
Meski demikian, Ara memastikan bahwa program 3 juta rumah tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Hal itu terbukti dari besarnya komitmen pemerintah menggulirkan sejumlah program dan insentif untuk sektor perumahan.
"[PSN atau tidak] Yang penting kan itu keberpihakan daripada langkah-langkah hari ini sangat nyata dukungan daripada pemerintah. Luar biasa," kata Ara saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (25/7/2025).
Ara menyoroti, di masa kepemimpinan tujuh Presiden RI terdahulu, pemerintah belum pernah menggagas KUR untuk sektor perumahan yang nilainya mencapai Rp130 triliun. Program KUR perumahan, imbuhnya, baru mulai berjalan di era pemerintahan Presiden Prabowo.
Meski demikian, Ara tak menutup kemungkinan bakal mengusulkan program 3 juta rumah untuk mendapat label PSN ke depan. Hanya saja, dia mengaku bakal melayangkan usulan tersebut usai pasar properti mulai menunjukkan hasil yang optimal.
Baca Juga
"Ya kita tentu mau menunjukkan dulu bahwa kita bekerja keras ya. Efisien, kita juga berusaha untuk bisa dipercaya lah ya. Kita ini kan kementerian baru," tandasnya.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan tujuh program strategis nasional alias PSN baru, mulai dari Koperasi Desa Merah Putih hingga Sekolah Rakyat. Namun demikian, program 3 juta rumah tak masuk di dalamnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Charles Meikyansah menyampaikan hal tersebut dalam Laporan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN 2026 dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, Selasa (22/7/2025).
Dalam laporan tersebut, Charles menyampaikan bahwa dengan bertambahnya tujuh PSN baru, artinya PSN yang tercatat dalam RKP 2026 mencapai 219 proyek/program.
“219 proyek/program yang terdiri dari 7 PSN baru berdasarkan arahan langsung presiden dan 212 PSN lanjutan [carry over] yang telah ditetapkan sebelumnya dengan berbagai tingkat progres pelaksanaan,” tuturnya.
Adapun, ketujuh PSN baru tersebut di antaranya program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Digitalisasi Pendidikan, Kartu Kesejahteraan, Kartu Usaha Afirmatif dan Pengelolaan Sampah Terpadu.