Bisnis.com, JAKARTA — Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diumumkan belum lama ini dinilai menguntungkan secara pragmatis dalam jangka pendek. Di sisi lain, komitmen yang disepakati justru mencerminkan lemahnya posisi tawar Indonesia dalam negosiasi perdagangan global.
Adapun Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa AS dan Indonesia sudah mencapai kesepakatan dagang pada Selasa (15/7/2025) waktu setempat. AS menurunkan tarif impor barang asal Indonesia dari 32% ke 19%, sementara barang ekspor AS ke Indonesia tidak dikenai tarif atau 0%.
Peneliti senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan melihat bahwa pemerintah boleh jadi memandang kesepakatan tersebut sebagai keberhasilan, terutama karena tarif impor barang Indonesia ke AS turun dari 32% menjadi 19%.
"Ini memang bukan kegagalan total, tapi ini juga bukan kemenangan. Ini hanya seperti memadamkan kebakaran. Kita menghindari mudarat yang lebih besar, terutama dampaknya ke sektor-sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki [yang bergantung ekspor ke AS]," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (16/7/2025).
Hanya saja, Deni menilai substansi dari kesepakatan dagang itu mencerminkan kerentanan struktural ekonomi Indonesia. Dia menyoroti posisi tawar Indonesia yang relatif lemah dibandingkan mitra dagang lain utama AS lain, seperti Vietnam.
Apabila dibandingkan, tarif Indonesia hanya turun 13% (dari 32% ke 19%), sementara itu tarif Vietnam turun 26% (dari 46% ke 20%). Singkatnya, Vietnam dapat kesepakatan yang lebih baik dari Indonesia. "Jadi, 1% itu bukan berarti kita lebih kompetitif. Bahkan bisa dibilang Vietnam tetap dalam posisi yang lebih baik," ujarnya.
Baca Juga
Deni juga menyoroti paket kesepakatan yang mencakup komitmen pembelian barang dan jasa dari AS. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bahwa Indonesia telah setuju untuk membeli energi AS senilai US$15 miliar, produk pertanian senilai US$4,5 miliar, dan 50 pesawat jet Boeing.
Menurut Deni, skema tersebut mengurangi ruang negosiasi Indonesia di masa mendatang. Alasannya, ruang tawar menjadi minim ketika Indonesia sudah berkomitmen
Dia menilai bahwa kesepakatan dagang AS-RI bisa menjadi preseden negatif bagi Indonesia ke depan dalam hubungan dagang dengan negara lain. Menurutnya, pendekatan Indonesia yang cenderung pragmatis bisa dibaca sebagai sinyal kelemahan oleh mitra strategis lain seperti Uni Eropa atau China.
"Misalnya dari Uni Eropa atau dari China, 'Oh Indonesia pragmatis banget, lemah banget.' Nah, itu bisa dimanfaatkan bahwa untuk negosiasi dengan Indonesia, [negara lain] bisa menekan dengan gaya Amerika," jelas Deni.
Dia menambahkan, dalam kacamata hubungan internasional, posisi tawar suatu negara dalam negosiasi bilateral adalah cerminan dari kekuatan dan konsistensi domestiknya. Jika aspek-aspek struktural di dalam negeri lemah maka daya tawar eksternal pun ikut tergerus.
Deni juga menyinggung soal konsesi tarif impor 0% terhadap barang-barang dari AS, yang dinilai surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS akan terus tergerus.
"Ini memang menghindari kerugian jangka pendek, tapi dalam jangka panjang bisa memperparah defisit perdagangan. Deal ini seolah mengamankan bidak di papan catur, tapi posisi strategis kita malah terbuka dan terancam," tutupnya.
.jpg?w=300&h=221)
