Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengkritisi Badan Pusat Statistik alias BPS yang menunda rilis data kemiskinan.
Said menyesalkan molornya rilis data BPS tersebut. Dia mengingatkan pentingnya ketersediaan data BPS bagi para pemegang kepentingan, terutama soal kemiskinan.
"Seharusnya tidak boleh ada keterlambatan, karena apapun ceritanya BPS itu menjadi rujukan bagi pelaku ekonomi, bagi Badan Anggaran, bagi komisi-komisi [DPR] terkait," ujar Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).
Menurutnya, Badan Anggaran DPR selalu menyampaikan bahwa data merupakan kunci dari setiap pengambilan kebijakan. Bagaimanapun, sambungnya, data merupakan rujukan objektif untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah diimplementasikan.
Sejalan dengan itu, legislator dari Fraksi Partai PDI Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan bahwa data bisa menjadi rujukan untuk mengambil langkah ke depannya agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi.
"Kalau datanya memang tidak lengkap, jangan pernah diumumkan ke publik. Lebih baik minta maaf ke publik bahwa data memang tidak lengkap. Itu penting," kata Said.
Adapun, BPS menjadwalkan konferensi pers pengumuman data profil kemiskinan semester I/2025 dan tingkat ketimpangan penduduk semester 1/2025 pada Selasa (15/7/2025) pada pukul 11.00 WIB. Hanya saja, satu jam sebelum waktu rilis, BPS mengumumkan penundaan.
Dalam pernyataannya, BPS mengaku penundaan tersebut dilakukan untuk menghadirkan data dan informasi statistik yang akurat dan terpercaya bagi seluruh pengguna data. Dengan demikian, klaim BPS, data dan informasi statistik bisa lebih akurat dan terpercaya.
"Waktu rilis angka kemiskinan [terbaru] akan kami umumkan segera," tulis BPS dalam pernyataannya.
.jpg?w=300&h=221)
