Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menanggapi pernyataan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) terkait usulan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap benang filamen tertentu asal China.
Menurut API, sikap APSyFI tidak mencerminkan kepentingan industri tekstil nasional secara keseluruhan.
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan API yang juga Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto mengapresiasi keputusan Kementerian Perdagangan yang tidak melanjutkan pengenaan BMAD untuk produk benang jenis POY dan DTY.
“APSyFI hanya sebagian kecil saja dari komunitas industri pertekstilan, dan tidak mewakili industri tekstil nasional apalagi Asosiasi Pertekstilan Indonesia,” ujar Anne melalui rilisnya, Senin (23/6/2025).
Anne menjelaskan bahwa APSyFI lebih banyak beranggotakan perusahaan hulu yang bersifat padat modal, bukan padat karya. Ia menilai, dalam jangka panjang, pengenaan BMAD justru akan memperburuk kondisi industri yang diwakili APSyFI itu sendiri.
“Kami di API ini yang benar-benar mengetahui dampak negatif terhadap industri tekstil nasional yang menghasilkan produk turunan tekstil apabila BMAD atas POY dikenakan. Karena produk turunan tekstil berbahan baku POY ini sulit bersaing dengan impor langsung produk tekstil turunan apabila POY dikenakan BMAD. Dan yang terjadi bila dikenakan adalah penutupan pabrik-pabrik tekstil dan akhirnya PHK lagi dari sektor ini,” tegas.
Baca Juga
Lebih lanjut, dia menyebut bahwa ancaman terhadap kelangsungan industri hilir tekstil sangat nyata jika BMAD diberlakukan, termasuk potensi gelombang PHK massal.
Menurutnya, jika kemarin BMAD itu dilakukan banyak pabrik yang akan tutup dan sangat jelas akan terjadi PHK massal di industri tekstil.
API menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan industri tekstil secara menyeluruh dan menyampaikan bahwa keputusan pemerintah saat ini dinilai tepat untuk menjaga keberlangsungan sektor padat karya yang menjadi tulang punggung industri tekstil nasional.
“Maka dari itu API dan APINDO sangat mengapreasi langkah pemerintah di bawah Presiden Prabowo khususnya Menteri Perdagangan yang tidak melanjutkan BMAD ini dan menyelamatkan ratusan industri tekstil dan ratusan ribu pekerja tekstil di tanah air,” pungkas Anne.