Bisnis.com, JAKARTA — Dunia usaha menyebut konflik Iran-Israel dapat memicu lonjakan harga energi dan potensi gangguan logistik internasional. Kini, konflik di Timur Tengah tersebut meluas dan melibatkan Amerika Serikat (AS).
Teranyar, pada Sabtu (21/6/2025) waktu setempat, Presiden AS Donald Trump mengancam akan melakukan serangan jauh lebih besar jika Iran tak mau melakukan perdamaian.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, kenaikan harga energi berdampak langsung terhadap biaya produksi dan operasional bagi dunia usaha.
Shinta mengatakan, Apindo akan terus memantau secara seksama perkembangan konflik Iran–Israel karena eskalasi geopolitik semacam ini dapat memberikan tekanan tidak langsung terhadap perekonomian nasional, terutama melalui lonjakan harga energi dan potensi gangguan logistik internasional.
“Indonesia sebagai negara importir minyak sangat rentan terhadap fluktuasi ini. Pelaku usaha, khususnya di sektor padat karya, tentu juga akan merasakan tekanan dari sisi struktur biaya yang makin menekan margin usaha,” kata Shinta kepada Bisnis, Minggu (22/6/2025).
Bahkan, Shinta mengungkap, dari sisi rantai pasok, beberapa sektor juga menyampaikan kekhawatiran atas potensi terganggunya jalur logistik internasional, terutama menuju kawasan Eropa, Teluk, dan Afrika.
Baca Juga
Padahal, ujar dia, jalur ini penting karena beberapa bahan baku strategis seperti gandum, kedelai, gas, dan pupuk masih diimpor melalui rute-rute tersebut.
“Ketidakpastian logistik dapat menyebabkan keterlambatan dan lonjakan biaya pengiriman,” imbuhnya.
Di samping itu, Apindo juga mencermati risiko inflasi biaya yang dapat berujung pada melemahnya daya beli masyarakat.
“Jika harga naik signifikan tanpa dikompensasi dengan stimulus atau pengendalian harga pangan, maka konsumsi rumah tangga bisa melambat, yang pada akhirnya menggerus permintaan terhadap produk sektor riil,” ungkapnya.
Kendati demikian, Shinta melihat pemerintah sudah menyadari potensi risiko dari konflik Iran-Israel. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia, sekaligus menyiapkan skenario impor energi yang lebih fleksibel apabila terjadi eskalasi konflik, termasuk opsi reroute atau perubahan jalur pelayaran dan sumber impor minyak, tidak hanya dari kawasan Timur Tengah, melainkan juga dari wilayah alternatif seperti Afrika.
Menurut Shinta, sederet langkah ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional dan memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam merencanakan kegiatan operasional.
Namun, Shinta merekomendasikan agar pemerintah menjaga kesinambungan antara kebijakan fiskal dan energi, memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjamin kelancaran distribusi dan logistik, serta memberikan ruang bagi insentif atau dukungan kepada sektor usaha yang paling rentan, terutama industri padat karya.
“Kami percaya bahwa dengan respons yang cepat, terukur, dan kolaboratif, Indonesia bisa menjaga iklim usaha tetap kondusif meskipun di tengah gejolak global yang tidak menentu,” tandasnya.
_1690290896.jpg?w=80&h=80)
