Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap inisiatif pemerintah Rusia yang akan membantu Indonesia untuk modernisasi infrastruktur ladang tua migas guna mendongkrak lifting.
Hal ini menjadi salah satu buah tangan dari lawatan Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke kota Saint Petersburg, Rusia untuk menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, Rusia pada Kamis (19/6/2025) waktu setempat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan Rusia dan Indonesia juga berminat untuk kolaborasi dalam pengerjaan proyek eksplorasi dan produksi gas alam cair atau (Liquefied Natural Gas/LNG) hingga pasokan minyak.
"Kami mengundang mitra-mitra strategis Rusia untuk terlibat dalam eksplorasi lapangan (migas) baru dan temuan cadangan gas di lepas pantai," kata Bahlil dalam keterangan resminya, Sabtu (21/6/2025).
Upaya kerja sama ini diharapkan dapat menguntungkan kedua pihak, khususnya dalam rangka meningkatkan lifting minyak dan gas nasional sesuai target yang dicanangkan Presiden Prabowo terkait swasembada energi.
Dalam hal ini, pemerintah Rusia menginisiasi langkah modernisasi infrastruktur migas. Adapun, modernisasi yang dimaksud mencakup pemanfaatan teknologi terkini untuk mengoptimalkan sumur yang selama ini dianggap kurang produktif.
Baca Juga
"Kami bersedia memodernisasi infrastruktur supaya mendongkrak produksi minyak dari ladang tua," ujar Putin saat konferensi pers.
Relasi Rusia - Indonesia telah terjalin kuat lewat kolaborasi di sektor energi, mulai dari di migas, batubara, ketenagalistrikan, energi baru dan terbarukan (EBT), serta efisiensi energi. Salah satunya, rencana pembangunan kilang minyak dan kompleks petrokimia di Jawa Timur.
Model kolaborasi ini diharapkan Pemerintah Indonesia menjadi pijakan bagi proyek-proyek migas masa depan, sekaligus menyuntikkan investasi teknologi tinggi ke dalam industri nasional.
Di samping itu, sebelumnya pemerintah Indonesia juga telah mengupayakan optimalisasi sumur minyak tua yang menjadi stimulus serius dari pemerintah bagi para investor migas.
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah memiliki Wilayah Kerja (WK) Migas dapat memberdayakan masyarakat sekitar untuk menjadi mitra secara business to business (B2B).
Adapun, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 14/2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Beleid tersebut mengakomodir sumur-sumur minyak masyarakat menjadi badan usaha seperti koperasi atau badan usaha milik daerah (BUMD), dengan menerapkan praktik pertambangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Ini terobosan baru dari pemerintah agar bisa meningkatkan produksi migas nasional sekaligus memperbaiki tata kelola sumber daya migas, termasuk penanganan sumur minyak masyarakat yang ilegal dan dampak negatif yang timbul terhadap lingkungan dan keselamatan," tambahnya.
_1690290896.jpg?w=80&h=80)
