Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mencanangkan target pertumbuhan ekonomi 8% 2025—2029. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2025—2029, target tersebut hendak dicapai secara bertahap.
Dimulai dari 5,3% pada 2025, 6,3% pada 2026, 7,5% pada 2027, 7,7% pada 2028, hingga akhirnya mencapai 8% pada 2029.
Namun, realitas memperlihatkan dibutuhkan upaya tambahan untuk mengejar target tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi triwulan I/2025 hanya sebesar 4,87%. Itu pun sudah terbantu peningkatan aktivitas ekonomi pada periode Lebaran.
Untuk keseluruhan tahun 2025, OECD dalam laporan Economic Outlook edisi Juni 2025, memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sebelumnya 4,9% menjadi 4,7%. Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook dan IMF dalam World Economic Outlook juga memprakirakan angka yang sama.
Dengan realitas ini, mendesak bagi kita untuk mengembangkan sumber pertumbuhan baru. Di tengah keterbatasan daya dorong pertumbuhan konvensional, ekonomi digital dapat menjadi tambahan ruang pertumbuhan. Salah satu yang berpotensi untuk didorong adalah pembayaran lintas negara.
Pertumbuhan transaksi lintas negara dalam beberapa tahun terakhir berlangsung pesat dengan potensi besar.
Baca Juga
Pertama, besarnya pekerja migran Indonesia (PMI) dan pelajar Indonesia di luar negeri. Berdasarkan data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (2025) terdapat hampir 300.000 PMI di berbagai negara.
Selain pekerja migran, banyak pelajar Indonesia yang melanjutkan studi di luar negeri. UNESCO (2024) mencatat Indonesia sebagai negara peringkat kedua di Asean yang memiliki jumlah hampir 60.000 mahasiswa yang belajar di luar negeri. Kontribusi mereka signifikan. Para pekerja migran Indonesia, misalnya, tetap rutin mengirimkan remitansi ke Tanah Air. Dana yang mereka kirimkan tidak hanya menopang kebutuhan hidup keluarga, tetapi juga menjadi sumber devisa yang penting bagi stabilitas ekonomi nasional.
Kedua, sektor pariwisata internasional yang terus pulih pascapandemi. Data BPS mencatat bahwa sepanjang 2024 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai hampir 14 juta kunjungan—tertinggi sejak 2019—naik hampir 20% secara tahunan. Arus wisman secara otomatis meningkatkan kebutuhan transaksi lintas negara. Dari belanja dan akomodasi sampai transportasi.
Ketiga, perdagangan digital lintas batas (cross-border e‑commerce) menunjukkan peran penting dalam ekspansi UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM (2022) mencatat bahwa digitalisasi melalui platform e‑commerce mendorong pertumbuhan ekspor UMKM hingga 19%.
Meskipun potensinya besar, saat ini transaksi pembayaran lintas negara memiliki hambatan, terutama dari sisi biaya dan waktu. Transfer dana internasional sering kali berbiaya mahal. Misalnya, biaya pengiriman dapat mencapai kisaran Rp800.000. Biaya konversi mata uang juga menjadi beban tambahan, biasanya sekitar 1%–3% dari jumlah yang ditransfer .
Selain biaya yang tinggi, proses transfer internasional juga cenderung lambat. Transfer antar-bank internasional dapat memakan waktu 1—5 hari kerja. Untuk itu diperlukan ‘terusan Suez digital’ untuk pemfasilitasi ekonomi lintas negara. Sebagaimana terusan Suez fisik telah memotong jalur logistik perdagangan global secara signifikan, infrastruktur pembayaran digital lintas negara dapat meningkatkan efisiensi transaksi. Efisiensi ini pada akhirnya akan mendorong percepatan perputaran ekonomi.
Inisiatif seperti QRIS Antarnegara dapat mempersingkat jalur pembayaran lintas batas sehingga transaski menjadi lebih cepat, mudah, dan murah. QRIS Antarnegara sejatinya merupakan perluasan dari QRIS domestik yang kini telah terhubung dengan beberapa negara mitra.
Misalnya, seorang wisatawan Indonesia di Thailand dapat membayar menggunakan aplikasi pembayaran domestik dengan memindai kode QR yang disediakan oleh pedagang Thailand. Nominal yang harus dibayar akan otomatis terkonversi dalam rupiah, dan proses pembayaran selesai dalam hitungan detik. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan Local Currency Settlement (LCS).
Mekanisme ini lebih sederhana dibandingkan sistem konvensional antar-bank yang umumnya melibatkan dua kali konversi mata uang, yakni dari rupiah ke dolar AS, lalu dari dolar AS ke mata uang tujuan, dan sebaliknya.
Sejak implementasi awal dengan Thailand pada Agustus 2022, Malaysia pada Mei 2023, dan Singapura pada akhir 2023, transaksi QRIS Antarnegara terus menunjukkan tren pertumbuhan. Misalnya, transaksi QRIS Antarnegara antara Malaysia dan Indonesia mencapai sekitar 350.000 kali transaksi per bulan, dengan pertumbuhan lebih dari 300 persen secara tahunan.
Ke depan, Bank Indonesia berencana memperluas cakupan QRIS Antarnegara ke negara-negara lain seperti India, Korea, Jepang, dan China.
Selain pengembangan QRIS Antarnegara, Indonesia bersama sejumlah negara mitra juga tengah mendorong penguatan konektivitas pembayaran lintas negara melalui Proyek Nexus. Inisiatif ini dirancang untuk menghubungkan sistem pembayaran instan domestik antarnegara secara langsung. Dalam konteks Indonesia, keterlibatan dalam Nexus akan mengintegrasikan infrastruktur BI-FAST sebagai sistem pembayaran domestik ke dalam jaringan global.
Dengan partisipasi dari negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan India, Nexus bertujuan untuk memungkinkan pembayaran lintas negara yang instan, murah, dan efisien. Proyek ini direncanakan akan mulai beroperasi pada 2026 .
Lebih dari sekadar instrumen efisiensi transaksi, pengembangan sistem pembayaran lintas negara seperti QRIS Antarnegara dan Nexus sesungguhnya menyimpan potensi strategis sebagai mesin baru pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Implikasi ekonominya meluas ke berbagai sektor, baik secara langsung maupun melalui dampak pengganda (multiplier effect).
Dengan mempercepat proses transaksi lintas negara, arus uang yang beredar di dalam perekonomian menjadi lebih cepat. Perputaran uang yang lebih tinggi berkontribusi pada peningkatan produk domestik bruto (PDB). Tidak semata-mata melalui pertumbuhan konsumsi, tetapi juga dari sisi investasi, perdagangan, hingga penguatan daya saing sektor jasa.
Bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), keterhubungan sistem pembayaran lintas batas membuka akses yang lebih luas untuk terlibat dalam perdagangan digital lintas negara. Produk lokal yang sebelumnya terbatas pada pasar domestik kini dapat lebih mudah menjangkau konsumen di luar negeri, tanpa terbebani oleh kompleksitas pembayaran antarnegara.
Dari perspektif makroekonomi, kehadiran sistem pembayaran lintas negara berbasis mata uang lokal juga mengurangi biaya transaksi valuta asing. Hal ini akan memperbaiki efisiensi penggunaan devisa. Dalam jangka panjang, stabilitas devisa nasional akan makin terjaga.
Proyek Nexus dapat berperan memperkuat aliran remitansi pekerja migran. Dengan biaya transfer yang lebih murah dan proses yang lebih cepat, pengiriman dana dari para pekerja migran di luar negeri ke keluarganya di Indonesia dapat berjalan secara lebih optimal.
Di sektor pariwisata, kemudahan transaksi lintas negara turut memperluas konektivitas wisata, baik bagi wisatawan asing yang berkunjung dan bertransaksi di Indonesia, maupun sebaliknya. Setiap transaksi yang berjalan lebih efisien pada akhirnya akan menciptakan pengganda pertumbuhan bagi industri pariwisata nasional.
Pada akhirnya, membangun ‘terusan Suez digital’ melalui penguatan sistem pembayaran lintas negara seperti QRIS Antarnegara dan Nexus merupakan salah satu ikhtiar konkret dalam memperluas ruang pertumbuhan ekonomi.
Dengan infrastruktur pembayaran yang makin efisien dan terhubung, Indonesia memiliki peluang mempercepat arus transaksi ekonomi lintas batas. Upaya ini dapat menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi menuju target 8% yang telah dicanangkan.
