Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Belanda mendukung percepatan penyelesaian perundingan Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Wakil Menteri Urusan Ekonomi Luar Negeri Belanda, Michiel Sweers menuturkan, penyelesaian IEU-CEPA dapat membuat iklim bisnis Indonesia semakin stabil dan menarik. Hal tersebut berarti semakin banyak perdagangan dan investasi baik antara Indonesia dengan Belanda maupun Indonesia dengan Uni Eropa.
Sweers menyebut, proses perundingan perjanjian itu sudah hampir selesai. Oleh karena itu, dia berharap negosiator Indonesia dan Uni Eropa dapat bergerak cepat menyelesaikan perundingan tersebut.
"Karena CEPA dalam Bahasa Indonesia kurang lebih terdengar seperti cepat, saya berharap negosiator kita benar-benar akan bergerak dengan cepat untuk menyelesaikannya," ujar Sweers dalam acara Kick-Off Misi Ekonomi Belanda ke Indonesia pada Senin (16/6/2025) di Jakarta.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menambahkan implementasi IEU-CEPA akan memberikan dampak positif baik bagi Indonesia maupun Uni Eropa.
Dia menuturkan, pemberlakuan perjanjian dagang tersebut akan menghapus hambatan tarif untuk beragam komoditas ekspor unggulan Indonesia, sehingga dapat turut meningkatkan perekonomian ke depannya.
Baca Juga
"IEU-CEPA akan menghapus tarif pada sekitar 80% ekspor Indonesia seperti minyak sawit, kakao, kopi, tekstil, peralatan makanan, dan makanan laut. Ini juga akan membuka investasi yang lebih dalam pada energi terbarukan, semikonduktor, dan mineral penting," tambahnya.
Sebelumnya, Pemerintah memastikan penyelesaian IEU-CEPA baru dapat selesai pada akhir 2026, mundur dari rencana awal kuartal I/2025.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan target baru tersebut pun merupakan target paling ambisius untuk saat ini.
Djatmiko menyampaikan bahwa mundurnya penyelesaian ini karena pihak Uni Eropa membutuhkan waktu yang cukup lama dalam perundingan.
“Pak Menko [Menko Perekonomian Airlangga Hartarto] ijin, mungkin tidak bisa tahun ini [selesai] … Kemudian kalau penandatanganan bisa dilakukan pada kuartal kedua atau kuartal ketiga tahun depan. Setelah itu baru masuk ke tahapan ratifikasi,” ujarnya.
