Masyarakat Rentan Miskin Perlu Diberdayakan untuk Kurangi Beban Negara

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan pemerintah memberdayakan rentan miskin agar tak turun kelas menjadi beban negara.

Ekonom Senior Indef Aviliani mengatakan pemerintah harus menaruh fokus pada rentan miskin melalui pemberdayaan agar tak terperosok ke bawah.

Pasalnya, Aviliani menyebut kelas inilah yang paling mendominasi tingkat garis kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan, angkanya mencapai 24,4% menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024. 

“Kalau dia [rentan miskin] turun ke bawah, pemerintah bebannya menjadi besar. Itu persoalan yang sekarang,” kata Aviliani dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) bertajuk “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sociopreneurship: Pendekatan Inovatif dan Berkelanjutan” di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Namun, menurut Aviliani, persoalan ke depan yang patut menjadi perhatian adalah terkait penuaan (social ageing). Sebab, ada potensi masalah sosial pekerjaan lantaran generasi muda yang tidak tertarik meneruskan pekerjaan tradisional. Hal ini berbeda dengan generasi tua yang tetap bekerja meski di sektor informal.

“Problemnya yang anak muda ini sudah tidak mau lagi menganyam, sudah tidak mau. Jadi, pekerjaannya yang instan-instan. Ini bahaya karena nanti 10 tahun lagi mereka [anak muda] yang [nanti] jadi tua,” tuturnya.

Menurutnya, kondisi ini akan berbahaya dalam 10 tahun ke depan, mengingat anak usia muda yang merupakan Gen Z ini sebagian masuk ke usia penuaan (ageing).

Bahkan, dia mengkhawatirkan gen Z dalam satu dekade bisa menjadi beban negara.

“Nah, yang bahaya itu adalah 10 tahun ke depan, anak yang usia sekarang itu gen Z sebagian kan masuk ke usia ageing. Itu yang bahaya menurut saya. Itu akan jadi beban negara,” pungkasnya.

Untuk diketahui, standar pengeluaran per kapita yang selama ini digunakan oleh pemerintah menunjukkan tingkat kemiskinan sekitar 9%.

Sementara itu, jika menggunakan standar Bank Dunia (World Bank), angka kemiskinan melonjak hingga mencapai 60%. Gap ini mengindikasikan bahwa banyak masyarakat masih rentan terhadap kemiskinan dan kesulitan ekonomi yang serius.