Mendorong Hilirisasi Demi Ketahanan Industri Baja Nasional

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mendorong industri besi-baja sebagai pengungkit produktivitas dan ekspor bernilai tambah tinggi.

Deputi Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dedi Latip mengatakan sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi dari industri sektor primer menjadi industri hilir yang bernilai tambah, investasi yang mengalir ke sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya meningkat sebesar 152% dari Rp94,6 triliun pada 2020 menjadi Rp238,4 triliun di 2024.

"Besi dan baja adalah salah satu dari sebelas komoditas prioritas nasional dalam agenda hilirisasi strategis. Ini bukan hanya bahan konstruksi, fondasi industrialisasi," ujarnya dilansir Antara, Senin (2/6/2025).

Adapun target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto mencapai 8% per tahun selama periode 2025–2029. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan investasi senilai Rp13.032 triliun dengan porsi dari swasta mencapai 86,6%.

BKPM memproyeksikan sektor logam dasar akan menjadi salah satu penopang utama termasuk besi baja dimana pada 2045 diperkirakan mengalami lonjakan konsumsi nasional hingga 100 juta ton per tahun.

"Kami juga telah menyusun roadmap hilirisasi baja 2023–2029, yang menetapkan target kapasitas produksi dan ekspansi dari hulu yakni billet dan slab hingga hilir yakni plate, HRC, pipe, wire mesh. Capaian fase pertama, steel plate tercapai 312,8% dari target, steel slab 215%, steel HRC 391%. Di sisi hilir seperti wire mesh dan coated steel, capaian masih rendah dan butuh dukungan investasi lanjutan," katanya. 

Menyadari bahwa perizinan masih menjadi momok bagi pelaku industri, pemerintah melalui UU No. 6/2023 dan PP 5/2021 memperkenalkan konsep fiktif positif dimana jika permohonan izin tidak diproses dalam waktu tertentu, maka dianggap disetujui secara hukum. BKPM kini memegang kewenangan untuk menerbitkan izin di 16 sektor prioritas melalui satu pintu sistem OSS berbasis risiko. Klasifikasi risiko ditentukan dari rendah hingga tinggi. 

"Kita tidak boleh menghambat investasi dengan prosedur administratif yang berlapis-lapis. Sekarang, bila semua syarat lengkap, izin otomatis keluar lewat sistem OSS," tuturnya. 

Untuk mendorong investasi lebih dalam sektor ini, BKPM menyiapkan insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan masterlist bahan baku. Selain itu, pembangunan 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan lebih dari 160 kawasan industri di seluruh Indonesia menjadi sarana penting distribusi investasi besi-baja ke luar Pulau Jawa.

Meski investasi dan kapasitas produksi meningkat, neraca perdagangan besi-baja masih defisit. Adapun ekspor baja nasional sepanjang 2023 hanya US$2,99 miliar, sementara impor tembus US$9,19 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas belum sepenuhnya termonetisasi menjadi produk hilir bernilai ekspor tinggi.

Dedi menekankan pentingnya dukungan sektor pengguna dari otomotif, maritim, hingga pertahanan untuk menyerap baja dalam negeri.