Bisnis.com, JAKARTA — Industri perhotelan di Indonesia saat ini tengah menghadapi tekanan berat akibat berbagai faktor. Kondisi ini pun mengancam keberlangsungan bisnis hingga menyebabkan risiko tutup usaha sampai dengan PHK massal karyawan.
Kondisi industri hotel yang tengah 'lesu darah' ini terungkap dari hasil survei terbaru yang dilakukan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
Mengacu survei yang dilakukan PHRI Jakarta pada April 2025, Ketua Umum BPD PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono menyampaikan bahwa 96,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian atau okupansi.
PHRI menyebut sebanyak 70% responden menyatakan akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan jika kondisi penurunan okupansi hotel terus berlangsung.
“Itu akan berkisar sekitar 10%-30% jumlah karyawan [dari masing-masing hotel] akan dikurangi apabila tidak ada upaya-upaya untuk memperbaiki,” kata Sutrisno dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Senin (26/5/2025).
Selain itu, lanjutnya, 90% responden melakukan pengurangan pekerja harian dan 36,7% akan melakukan pengurangan staf.
Baca Juga
Faktor Pemicu
Sutrisno menuturkan, kondisi industri perhotelan di Jakarta yang kian mengkhawatirkan ini dipicu oleh sejumlah faktor. Lantas, apa saja pemicunya?
Pertama, penurunan tingkat hunian dan pendapatan, dengan 66,7% responden menyebut penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
Dia mengatakan, penurunan pasar pemerintah kian memperburuk ketergantungan industri hotel terhadap wisatawan domestik, mengingat kontribusi wisatawan mancanegara (wisman) terhadap kunjungan ke Jakarta masih tergolong kecil, yakni 1,98% per tahun dibandingkan dengan wisatawan domestik.
Kedua, yakni kenaikan biaya operasional. Sutrisno mengungkap, pengusaha di industri ini harus menanggung peningkatan biaya operasional yang signifikan.
Dia menyebut, tarif air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) meningkat hingga 71%, sementara harga gas melonjak 20%. Pengusaha kian terbebani dengan adanya kenaikan tahunan upah minimum provinsi (UMP) yang tercatat meningkat hingga 9% tahun ini.
Faktor lain yang dinilai cukup signifikan yakni rumitkan regulasi dan sertifikasi. Sutrisno menuturkan, pihaknya dihadapkan pada tantangan administratif berupa regulasi dan sertifikasi yang dinilai rumit dan memberatkan.
Dia mengatakan, banyaknya jenis izin yang harus dipenuhi, seperti izin lingkungan, sertifikat laik fungsi, hingga perizinan minuman beralkohol. Selain itu, proses birokrasi yang panjang, duplikasi dokumen antar instansi, serta biaya yang tidak transparan dinilai menghambat kelangsungan usaha.
“Tanpa langkah konkret dan strategi pemulihan yang tepat, industri perhotelan, sebagai salah satu tulang punggung pariwisata dan penyerap tenaga kerja, berpotensi mengalami krisis berkepanjangan yang dampaknya bisa meluas ke sektor lain,” tuturnya.
Dampak Efisiensi
Memburuknya kinerja perhotelan di dalam negeri juga terungkap dari laporan yang disampaikan konsultan properti Colliers. Kinerja bisnis perhotelan cenderung lesu usai Presiden Prabowo Subianto meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi.
Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, menjelaskan bahwa tren penurunan bisnis perhotelan imbas adanya kebijakan efisiensi pemerintahan Prabowo makin terasa di awal 2025.
“Survei dilakukan dua kali pada 2024 saat Presiden Prabowo mengumumkan efisiensi, yang pertama itu hanya sekitar 44% responden yang melaporkan kondisinya lebih buruk dan jauh lebih buruk,” kata Ferry dalam Konferensi Pers, Senin (14/4/2025).
