Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih optimistis dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% dengan mengeluarkan sejumlah paket kebijakan.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pada dasarnya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87% secara tahunan pada kuartal I/2025 relatif masih baik. Padahal, sejumlah ekonom dan akademisi menilai capaian itu menjadi lampu kuning bahwa ekonomi RI sulit untuk mencapai target pertumbuhan 5,2% tahun ini.
“Masih relatif aman dibandingkan dengan berbagai negara lain, inflasi kita juga masih rendah, dan dari segi konsumsi juga masih tumbuh,” ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (16/5/2025).
Meski demikian, mempertimbangkan tantangan ekonomi saat ini yang utamanya berasal dari global, pemerintah tetap perlu mengakselerasi ekonomi dengan sejumlah kebijakan.
Sebelumnya dalam keterangan resmi Kemenko Perekonomian, pemerintah menyampaikan telah menyiapkan dan menjalankan berbagai kebijakan jangka pendek, serta kebijakan jangka menengah untuk menyiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dari sisi jangka pendek, pemerintah setidaknya menyiapkan lima kebijakan. Pertama, penguatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat melalui perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendukung ketahanan gizi sekaligus mendorong perputaran ekonomi di sektor pangan lokal.
Baca Juga
Selain itu, melalui penyaluran bantuan sosial tepat sasaran untuk melindungi daya beli masyarakat rentan, stimulus konsumsi melalui diskon transportasi publik dan subsidi listrik untuk rumah tangga tertentu. Lalu, mempercepat realisasi belanja negara untuk memperkuat daya dorong fiskal.
Sebagaimana diketahui, pada kuartal I/2025 belanja pemerintah tertahan akibat efek efisiensi dan realokasi anggaran.
Kedua, peningkatan kemudahan berusaha dengan ppelaksanaan Instruktur Presiden mengenai deregulasi untuk menyederhanakan izin usaha dan penyelesaian revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM).
Ketiga, penguatan pembiayaan sektor produktif melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target yang lebih besar, implementasi Kredit Investasi Padat Karya yang diarahkan pada sektor-sektor strategis, serta fasilitasi pembiayaan Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Keempat, pemerintah terus berusaha memperluas akses pasar ekspor dengan percepatan penyelesaian perjanjian perdagangan seperti IEU-CEPA, dan CP TPP, penetrasi pasar ekspor non-tradisional dan penguatan kerja sama dengan negara-negara BRICS, serta dukungan promosi dan fasilitasi ekspor untuk UMKM berpotensi ekspor.
Airlangga juga menyampaikan saat ini pemerintah berharap menjadi mitra strategis perdagangan dengan Inggris usai negara tersebut merampungkan negosiasi dengan AS.
“Tadi datang Duta Besar Inggris, kita sedang mempersiapkan kunjungan Pak Presiden nanti di bulan September. Kita berharap bahwa Inggris bisa menjadi mitra kita untuk kerja sama strategis,” ujarnya.
Kelima, kebijakan deregulasi sudah mulai dilakukan yang dimulai dengan mengindentifikasi maslaah perizinan ekspor-impor yang dikeluhkan pengusaha melalui Satuan Tugas Deregulasi.
Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, kebijakan ini juga sebagai upaya dalam rangka aksesi menjadi anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
Kebijakan Ekonomi Jangka Menengah
Selain kebijakan jangka pendek, Pemerintah juga telah menyiapkan tiga kebijakan jangka menengah, yakni percepatan hilirisasi dan industrialisasi. Pemerintah akan melakukan pengembangan industri pengolahan mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga.
Selain itu, penguatan rantai nilai industri kelapa sawit dan komoditas strategis lainnya serta pembangunan kawasan industri terintegrasi untuk menciptakan ekosistem industri yang kompetitif
Kebijakan lainnya yakni melakukan transformasi ekonomi digital dengan pengembangan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan kapasitas dan daya saing start-up teknologi nasional, dan akselerasi digitalisasi UMKM dan sektor publik.
Terakhir, pemerintah terus melakukan kebijakan transisi energi dan ekonomi hijau melalui pembangunan energi terbarukan dengan target kapasitas yang ditingkatkan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya, serta implementasi proyek energi bersih seperti PLTP Muara Laboh yang telah mendapatkan pendanaan sebesar US$499 juta dari AZEC.
Harapannya, dengan kombinasi kebijakan jangka pendek dan menengah tersebut ekonomi dapat tumbuh di atas 5% pada sisa kuartal tahun ini.
