Bisnis.com, JAKARTA - Uni Eropa (UE) bergegas menyelesaikan negosiasi perjanjian dagang Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah berjalan lebih dari 9 tahun.
Sejumlah negara anggota Uni Eropa telah mendorong percepatan penyelesaian perjanjian dagang tersebut. Teranyar, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen menyebut target Indonesia untuk menyelesaikan IEU-CEPA pada semester I/2025 mungkin tercapai selama ada kemauan politik.
"Ini akan sangat membantu Indonesia untuk memenuhi ambisinya di bidang ekonomi. Saya pikir itu (penyelesaian IEU-CEPA) sangat mungkin untuk dilakukan tahun ini," kata Gerritsen dalam Media Visit di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta pada Kamis (24/4/2025).
Adapun, dia mengatakan, saat ini sekitar 85% atau lebih dari isi perjanjian kemitraan itu sudah disetujui, sehingga pembahasan yang tersisa hanya tinggal sekitar 15%. Gerritsen menambahkan, ketua negosiator dari Uni Eropa akan datang ke Jakarta pada pekan depan untuk memulai putaran perundingan baru IEU-CEPA.
Senada, Menteri Luar Negeri (Menlu) Denmark, Lars Løkke Rasmussen menyatakan dukungannya untuk penyelesaian IEU-CEPA
Rasmussen menuturkan, sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, Denmark mendukung hubungan yang lebih erat antara blok tersebut dengan Indonesia. Oleh karena itu, Denmark sangat mendukung adanya perjanjian perdagangan bebas antara UE dan Indonesia.
Baca Juga
Seiring dengan hal tersebut, Rasmussen menuturkan penyelesaian negosiasi perjanjian tersebut akan menjadi salah satu fokus utama Denmark saat memegang kepresidenan Uni Eropa pada semester II/2025 mendatang.
"Saya jamin, ini akan jadi salah satu prioritas utama kami dalam presidensi UE Denmark mendatang," kata Menlu Rasmussen di Gedung Pancasila, Jakarta, dikutip Rabu (23/4/2025).
Tantangan Penyelesaian
Gerritsen menuturkan, salah satu isu penting yang masih harus diselesaikan pada I-EU CEPA adalah berkaitan dengan hambatan non tarif (non-tariff barrier). Hal tersebut mencakup proses birokrasi dan kerangka hukum terkait yang memberikan kemudahan bagi negara-negara Uni Eropa untuk menanamkan modalnya.
"Setelah hambatan non-tarif ini dihapus dan Uni Eropa telah mengkonfirmasi kesediaannya untuk menurunkan tarif tertentu, maka I-EU CEPA dapat diselesaikan," katanya.
Sementara itu, Ketua Komite Perdagangan Internasional Komisi Eropa atau European Parliament's Committee on International Trade (INTA), Bernd Lange, dalam kunjungannya ke Indonesia pekan lalu mengakui masih ada beberapa topik yang belum terselesaikan terkait kesepakatan I-EU CEPA.
Dia menuturkan, pihak Indonesia saat ini masih memiliki pertanyaan terkait pemberlakuan standar pada sektor otomotif. Lange memaparkan, Uni Eropa menggunakan regulasi teknis dan keamanan kendaraan yang mengacu pada United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).
Adapun, poin lain yang masih terus dibahas pada perundingan ini adalah berkaitan dengan situasi ekspor dan perizinannya. Lange menuturkan, Uni Eropa juga masih membahas poin-poin terkait transparansi seperti pengadaan publik (public procurement).
Lange berharap, kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan pada paruh pertama 2025 mendatang. Dia mengatakan, setelah kesepakatan tercapai, perjanjian tersebut kemudian akan diratifikasi terlebih dahulu oleh Parlemen Eropa.
Dia juga berharap kesepakatan itu dapat diterapkan sesegera mungkin. Meski demikian, Lange tidak memperinci secara detail terkait target pemberlakuan I-EU CEPA.
Lange menambahkan, kesepakatan dengan Indonesia merupakan hal penting bagi Uni Eropa yang ingin membangun hubungan berdasarkan manfaat bagi kedua pihak.
"Mengacu pada kesepakatan dagang yang telah kami sepakati, anda melihat bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kedua belah pihak, mulai dari lapangan kerja tambahan, pertumbuhan tambahan, dan kemungkinan tambahan untuk pembangunan ekonomi. Karena itu, saya cukup optimistis bahwa kita dapat segera menyelesaikan perjanjian ini," pungkasnya.
Melansir Bloomberg, dalam beberapa bulan terakhir, UE telah memajukan pembicaraan perdagangan dengan sejumlah negara ditengah ancaman tarif Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Tercatat, Uni Eropa tengah membahas perjanjian perdagangan dengan Uni Emirat Arab (UEA), Malaysia, Indonesia, Thailand, dan India.
Ancaman tarif tersebut juga telah meningkatkan percakapan antara UE dan Inggris mengenai kesepakatan untuk mengatur ulang hubungan pasca-Brexit.
Perjanjian perdagangan bebas mencakup sekitar 45% dari perdagangan Uni Eropa dengan negara-negara luar dan kesepakatan yang masih menunggu adopsi atau ratifikasi sejak tahun lalu akan menambah lebih dari 185 miliar euro nilai perdagangan ke dalam penghitungan blok tersebut.
Data dari Uni Eropa menyebut, blok tersebut telah memiliki jaringan perjanjian perdagangan terbesar di dunia, yang mencakup sekitar 75 mitra dan lebih dari 2 triliun euro dalam perdagangan.
