Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VII DPR RI mendorong pelibatan aktif pihak-pihak terkait dalam penyesuaian tarif tol.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyikapi rencana akan dinaikkannya tarif tol di 36 ruas,
"Seharusnya pengguna jalan, asosiasi seperti perusahaan forwarder, industri, hingga YLKI itu dilibatkan dalam melakukan kajian pada tarif. Pihak pengelola jalan tol harusnya transparan terhadap variabel penghitungan dalam penentuan tarif," kata Bambang Haryo, Senin (21/4/2025).
Ia menyatakan tarif tol di Indonesia saat ini adalah termasuk yang termahal di antara negara-negara se-Asia Tenggara.
"Jika kita bandingkan dengan Malaysia, harga tarif tol Indonesia itu tiga kali lipat lebih mahal. Padahal, pembangunan jalan tol itu kan sebagian juga dibiayai oleh APBN. Artinya, tarif jalan tol Indonesia seharusnya bisa lebih murah tarifnya," ujarnya.
Dia mengingatkan bahwa tarif tol yang tinggi bisa berdampak pada volume kendaraan, termasuk kendaraan logistik.
Baca Juga
"Hanya 2,5 persen saja kendaran logistik yang menggunakan jalan tol, jika diperbandingkan dengan pengguna jalan biasa. Dan hanya 5 persen saja angkutan massal penumpang bus yang menggunakan jalan tol, dari total jumlah angkutan penumpang bus di Indonesia," katanya.
Bambang menegaskan bahwa keberadaan jalan tol harus mendukung mobilitas logistik agar lebih cepat, murah, dan aman.
Dan untuk mendorong keterbukaan informasi publik terkait penghitungan tarif, dia mendorong pemerintah untuk melakukan audit independen yang melibatkan konsumen, pemerintah, dan asosiasi transportasi logistik serta transportasi publik massal agar terjadi transparasi komponen biaya jalan tol yang harus ditutup dengan tarif jalan tol.
Bambang Haryo pun mendorong pemerintah melakukan evaluasi pada jangka waktu pengelolaan jalan tol.
