Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana untuk membuka keran impor selebar-lebarnya untuk komoditas krusial bagi hajat hidup masyarakat. Kendati demikian, impor tanpa pengendalian dinilai akan memperkeruh kondisi ekonomi negara.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho mengatakan rencana itu dapat mempercepat kerusakan ekonomi nasional, apabila tidak dikawal dengan regulasi yang ketat.
“Ekspor kita ditekan tarif Trump, impor kita buka liar, cadangan devisa makin terkuras, rupiah tertekan. Ini resep menuju krisis, bukan jalan keluar dari tekanan tarif Trump,” ujar Andry, Rabu (9/4/2025).
Dia melihat keran impor yang dibuka lebar dapat memicu defisit neraca perdagangan. Dalam tiga tahun terakhir, meski masih surplus, namun surplus dagang Indonesia terus menyusut.
Pada 2022 sebesar US$54,5 miliar menjadi US$37 miliar pada 2023, dan turun lagi ke US$31 miliar pada 2024. Dengan tren ini dan jika impor dibuka tanpa batas, Andry menilai bukan tidak mungkin Indonesia masuk ke defisit perdagangan.
Menurut dia, efek domino dari dibukanya keran impor tanpa kuota sangat berbahaya. Tanpa daya beli, konsumsi rumah tangga sebagai tulang punggung perekonomian nasional ikut melemah.
Baca Juga
“Ekonomi kita masuk ke lingkaran setan. Industri jatuh, konsumsi lesu, investor kabur, ekspor lemah, impor merajalela. Ini jelas krisis struktural,” ujarnya.
Dia menuturkan, pernyataan yang diungkap oleh Presiden RI Prabowo Subianto terkait impor itu juga sama saja dengan mengundang banjir produk asing di tengah pasar domestik yang rapuh jika diterjemahkan menjadi kebijakan terbuka tanpa kontrol.
Apalagi, beberapa tahun terakhir ini pasar domestik sudah dihantam habis-habisan oleh krisis overcapacity dan perlambatan ekonomi China.
“Produk-produk murah, bahkan yang ilegal, masuk ke pasar kita dengan sangat mudah. Kalau sekarang kita malah lepas rem, gelombang barang murah ini bisa jadi tsunami bagi industri lokal,” terangnya.
Dia menyoroti, industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik ringan saat ini sedang menghadapi gelombang PHK besar-besaran.
Jika kran impor dibuka bebas, industri-industri ini akan semakin tertekan dan potensi PHK massal bisa makin tidak terhindarkan.
“PHK yang sudah besar akan makin meluas. Ujungnya, daya beli masyarakat juga ikut runtuh karena masyarakat kehilangan pendapatan”, ungkapnya.
Andry juga menilai bahwa pernyataan Presiden mencerminkan minimnya sense of urgency dan absennya panduan ekonomi yang jelas.
“Arahnya ke mana sebenarnya? Di satu sisi kita gembar-gemborkan swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, tapi di sisi lain kita justru membuka keran impor sebebas-bebasnya. Ini kontradiksi terang-terangan”, jelasnya.
Untuk itu, Andry memperingatkan agar kebijakan pembukaan impor tanpa pengawasan ketat tidak bisa dibiarkan menjadi kebijakan liar tanpa kendali.
“Harus ada regulasi yang tegas, selektif, dan berpihak pada kepentingan nasional. Kalau tidak, kita bukan hanya bicara soal industri lumpuh atau devisa habis. Ini soal kejatuhan daya beli rakyat, gelombang PHK yang makin membesar, dan hilangnya kepercayaan pada arah kebijakan ekonomi kita,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan.
“Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Lebih lanjut, Prabowo juga menyinggung soal peraturan teknis (pertek) di kementerian yang dapat menghambat dunia usaha. Ke depannya, Prabowo menegaskan agar Pertek yang akan dikeluarkan setiap kementerian terkait harus atas izin Presiden.
“Jangan bikin kuota-kuota A B C, perusahaan tertentu yang ditunjuk hanya dia yang boleh impor. Enak aja, udahlah kita sudah lama jadi orang Indonesia, jangan pakai pertek-pertek itu lagi,” ujarnya.
