Bisnis.com, JAKARTA - Alih-alih melakukan langkah retaliasi atau balasan, pemerintah Indonesia memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi dalam merespons kebijakan tarif impor tinggi Amerika Serikat (AS).
Sejumlah kebijakan dalam paket negosiasi tengah dikaji. Mulai dari peningkatan volume impor barang dari AS hingga penyesuaian aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif impor dasar 10% ke semua negara dan lebih tinggi untuk negara-negara dengan hambatan perdagangan yang tinggi dengan AS. Salah satu kategorinya yakni negara-negara yang mencetak surplus pada perdagangan dengan AS sehingga menyebabkan perdagangan negara itu mengalami defisit.
Indonesia yang menjadi salah satu negara penyumbang defisit perdagangan terbesar untuk AS dikenai tarif timbal balik atau resiprokal sebesar 32%.
Dalam dokumen resmi pemerintah AS mengenai penerapan tarif impor baru tersebut, memuat keberatan Negeri Paman Sam soal sejumlah hambatan non-tarif atau non-tariff measures pada perdagangan AS dan Indonesia, maupun defisit perdagangan.
Merespons keberatan tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan siap untuk melakukan negosiasi lewat kebijakan nontarif, seperti meningkatkan impor barang asal AS untuk mengurangi surplus perdagangan dengan AS.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah Indonesia tidak perlu mengikuti langkah Vietnam yang memutuskan menurunkan bea masuk semua barang impor AS ke 0%.
Alasannya, tarif impor barang-barang AS ke Indonesia sudah rendah yaitu 5% bahkan 0% untuk produk kedelai dan gandum.
"Kita meningkatkan jumlah volume beli sehingga trade deficit [defisit perdagangan] yang US$18 miliar itu bisa dikurangi," jelas Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).
Lebih terperinci, berikut sejumlah opsi paket negosiasi yang tengah dikaji pemerintah Indonesia dalam merespons tarif Trump:
3 Tawaran Pemerintah Indonesia ke AS
1. Deregulasi non-tariff measures
Pemerintah Indonesia mempertimbangkan deregulasi non-tariff measures melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor yang diterapkan Indonesia menjadi salah satu poin keberatan yang disampaikan AS. Trump merasa keberatan dengan kebijakan pemerintahan Indonesia yang berupaya meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.
Pemerintah Indonesia pun tengah mengkaji penyesuaian aturan TKDN, khususnya atas permintaan produk information and communication technologies (ICT) dari AS, seperti Apple, Oracle, hingga Microsoft.
Selain TKDN, pemerintah juga mengevaluasi aturan larangan terbatas, percepatan halal, dan lainnya.
2. Meningkatkan impor dan investasi dari AS
Pemerintah bakal mendorong peningkatan volume impor produk AS, termasuk salah satunya pembelian minyak dan gas bumi (migas) AS oleh PT Pertamina (Persero).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor migas dari AS cukup berfluktuasi. Perinciannya, impor migas dari AS mencapai US$2,29 miliar atau setara Rp38,83 triliun (asumsi kurs Rp16.897 per US$) pada 2022.
Nilai impor migas itu kemudian turun pada 2023 menjadi US$2,05 miliar atau sekitar Rp34,73 triliun. Namun, nilai impor migas AS kembali naik tipis menjadi US$2,09 miliar atau Rp35,4 triliun.
Selain impor migas, pemerintah juga akan mendorong penggunaan komponen dari AS dalam pembangunan proyek strategis nasional kilang minyak.
"Indonesia sendiri dalam proyek strategis nasional akan membangun beberapa proyek termasuk refinery dan mungkin salah satu komponennya kita beli dari Amerika," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4/2025).
3. Menyiapkan insentif fiskal dan nonfiskal
Pemerintah juga akan mempertimbangkan revisi penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) impor atas produk AS.
Saat ini, tarif umum PPN impor sebesar 11%, sementara tarif umum PPh impor 2,5% (bagi pemegang API/Angka Pengenal Importir) atau 7,5% (tanpa API).
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu tidak menampik rencana merevisi tarif PPN dan PPh impor atas produk AS. Kendati demikian, dia tidak mau menyebutkan angkanya.
"Semua menu kita buka opsinya," ujar Anggito di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).
Sikap Resmi Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri acara sarasehan ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta pada Selasa (8/4/2025). Dalam kesempatan itu, Prabowo juga akan mengumumkan sikap pemerintah Indonesia atas isu global, salah satunya tarif Trump.
