Bisnis.com, JAKARtA – Rencana spin off TikTok di Amerika Serikat kembali mandek setelah China memberi sinyal penolakan menyusul kebijakan tarif terbaru yang diumumkan Presiden Donald Trump. Demikian disampaikan dua sumber yang mengetahui langsung negosiasi tersebut.
Melansir Reuters, Sabtu (5/4/2025), Trump pada Jumat memperpanjang tenggat waktu selama 75 hari bagi ByteDance untuk menjual operasional TikTok di AS kepada pihak non-China. Jika tidak, aplikasi populer itu akan dilarang beroperasi di AS sesuai aturan hukum yang mulai berlaku pada 2024 dan semestinya ditegakkan sejak Januari.
Salah satu sumber menyebut bahwa struktur kesepakatan sebenarnya sudah hampir rampung sejak Rabu. TikTok akan dipisahkan ke dalam entitas baru yang berbasis di AS, dikelola dan mayoritas dimiliki oleh investor AS. ByteDance akan tetap memiliki kepemilikan saham kurang dari 20%.
Rancangan tersebut telah disepakati oleh para investor lama dan baru, manajemen ByteDance, serta pemerintah AS, kata sumber tersebut.
Namun, ketika ditanya soal status kesepakatan ini, Kedutaan Besar China di Washington menegaskan kembali penolakannya.
“China telah menyampaikan pandangannya mengenai TikTok berulang kali. Kami selalu menghormati hak sah perusahaan dan menolak tindakan yang bertentangan dengan prinsip ekonomi pasar,” demikian menurut pernyataan Kedutaan Besar China.
Baca Juga
Sementara itu, TikTok belum memberikan tanggapan atas perkembangan ini.
Trump menyatakan lewat media sosial bahwa kesepakatan tersebut masih membutuhkan penyesuaian agar semua izin resmi dapat diperoleh.
Ia juga mengungkapkan harapannya untuk tetap bekerja sama secara konstruktif dengan China, meski menyadari China kecewa atas tarif timbal balik yang diberlakukan AS.
China kini dikenai tarif sebesar 54% untuk barang-barang ekspor ke AS, setelah Trump menaikkan beban tarif sebesar 34% pekan ini. Sebagai balasan, China juga mengumumkan tarif serupa pada Jumat.
Trump mengisyaratkan kesediaan untuk menurunkan tarif demi menyelesaikan kesepakatan penjualan TikTok, yang saat ini digunakan oleh 170 juta warga AS.
Trump menyebut pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan empat kelompok berbeda terkait kesepakatan TikTok, namun belum mengungkap siapa saja yang terlibat.
Salah satu rintangan utama dalam proses ini adalah restu dari pemerintah China. Sampai kini, pemerintah china belum menunjukkan tanda-tanda akan memberi lampu hijau. Komentar Trump pun mengindikasikan adanya sikap keras dari pihak China.
“Kami ingin melanjutkan dialog dengan TikTok dan China untuk merampungkan kesepakatan ini. Kami tidak ingin TikTok lenyap begitu saja,” tulis Trump.
Kongres AS mengesahkan undang-undang ini tahun lalu dengan dukungan bipartisan, dengan alasan keamanan nasional dan potensi manipulasi dari pemerintah China. Presiden Joe Biden saat itu menandatangani aturan tersebut menjadi hukum.
Namun ketika Trump kembali menjabat pada 20 Januari, ia memilih menunda penegakan aturan tersebut. Departemen Kehakiman bahkan memberi tahu Apple dan Google bahwa hukum itu tak akan ditegakkan, yang membuat TikTok kembali tersedia di toko aplikasi mereka.
Perintah baru dari Trump menetapkan tenggat waktu pertengahan Juni untuk penyelesaian kesepakatan.
Seperti dilaporkan Reuters, diskusi yang difasilitasi Gedung Putih kini mengarah pada solusi di mana para investor non-China terbesar di ByteDance, termasuk Susquehanna International Group milik Jeff Yass dan General Atlantic milik Bill Ford—yang keduanya memiliki kursi di dewan ByteDance—akan memperbesar kepemilikannya dan mengambil alih operasional TikTok di AS.
Tujuannya adalah membentuk entitas baru di bawah ambang kepemilikan 20% yang diizinkan hukum AS, agar TikTok tetap dapat beroperasi secara legal di negara itu.
Sementara itu, Walmart membantah laporan ABC News yang menyebut mereka tengah mempertimbangkan untuk bergabung dalam konsorsium pengakuisisi TikTok.
