Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada akhirnya mengumumkan APBN Januari 2025 dengan realisasi pendapatan negara Rp115,18 triliun belanja senilai Rp180,77 triliun, sehingga terjadi defisit APBN Rp23,45 triliun.
Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Januari 2025 mencatatkan defisit awal tahun untuk pertama kalinya setelah Januari 2021—meskipun defisit kali ini lebih rendah dari Januari 2021 yang senilai Rp45,7 triliun.
Membandingkan dengan APBN 2023, defisit kala itu baru terjadi pada Oktober. Sementara pada tahun Pemilu 2024, defisit mulai terjadi pada Mei.
“Defisit Rp23,45 triliun atau 0,1% terhadap PDB [per 31 Januari 2024, APBN tercatat surplus Rp35,12 triliun atau 0,16% terhadap PDB],” jelas Sri Mulyani dalam Buku APBN KiTa edisi Februari 2025, dikutip pada Rabu (12/3/2025).
Sementara itu, keseimbangan primer tercatat surplus Rp65,25 triliun. Sebagai perbandingan, pada 31 Januari 2024 surplus keseimbangan primer mencapai Rp65,25 triliun.
Secara perinci, penerimaan perpajakan mencapai Rp115,18 triliun atau 4,62% dari target atau anjlok 34,48% dari periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY).
Baca Juga
Penerimaan perpajakan terdiri atas Penerimaan Pajak senilai Rp88,89 triliun 4,06% dari target atau turun 41,86% (YoY). Sementara Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp26,29 triliun yang mencapai 8,72% dari target tercatat mengalami peningkatan sebesar 14,75%.
Pundi-pundi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat telah masuk senilai Rp42,13 triliun atau 8,2% dari target. Kemudian Penerimaan Hibah senilai Rp9,8 miliar.
Melihat dari sisi belanja, Sri Mulyani tercatat telah menggelontorkan Rp86,04 triliun atau 3,19% dari pagu untuk belanja pemerintah pusat. Terdiri atas realisasi Belanja K/L Rp24,38 triliun atau 2,1% dari pagu dan realisasi Belanja non-K/L Rp61,66 triliun atau 4% dari pagu.
Belanja Sri Mulyani melalui Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp94,73 triliun atau 10,3% dari alokasi.
Secara umum, peningkatan belanja terpantau mengalami kenaikan pada belanja nonK/L sebesar 19,43% (YoY) dan TKD yang naik sebesar 7,92%.
Berbeda dengan belanja kementerian dan lembaga yang justru turun dari Rp44,78 triliun pada Januari tahun lalu menjadi hanya Rp24,38 triliun pada Januari 2025.
Untuk tahun ini, Sri Mulyani yang kini di bawah langsung arahan Presiden Prabowo Subianto merencanakan pendapatan negara senilai Rp3.005,13 triliun dengan belanja yang mencapai Rp3.621,3 triliun.
Sementara defisit direncananakan mencapai Rp616,19 triliun atau 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
