Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kondisi Ekonomi-Politik Jadi Sorotan, Kemenkeu Makin Tak Transparan?

Transparansi pengelolaan fiskal dari Kementerian Keuangan menjadi vital bagi masyarakat maupun investor, terlebih di tengah berbagai sorotan APBN belakangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran wakil menteri keuangan dan para eselon I Kementerian Keuangan dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024). / Bisnis-Surya Dua Artha Simanjuntak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran wakil menteri keuangan dan para eselon I Kementerian Keuangan dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024). / Bisnis-Surya Dua Artha Simanjuntak

Pudarnya Kepercayaan Publik

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menyayangkan kurangnya transparansi dari Kemenkeu.

Apalagi, sambungnya, belakangan sedang terjadi gejolak ekonomi-politik yang meningkatkan kekhawatiran publik terhadap pengelolaan fiskal seperti pemangkasan anggaran belanja hingga potensi menurunnya penerimaan negara akibat bermasalahnya implementasi Coretax.

"Proses penganggaran di Kementerian Keuangan banyak sekali yang sifatnya spekulatif dan tidak memenuhi standar akuntabilitas yang baik sehingga respons pasar yang kita tahu beberapa waktu terakhir juga tidak cukup baik," jelas Media kepada Bisnis, Senin (3/3/2025).

Terbukti, selama pekan lalu, Bank Indonesia melaporkan adanya modal asing senilai Rp10,33 triliun yang keluar dari pasar keuangan Tanah Air. Investor asing tercatat jual neto senilai Rp7,31 triliun di pasar saham, Rp1,24 triliun di pasar Surat Berharga Negara, dan Rp1,78 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia.

Oleh sebab itu, Media mendorong pemerintah terutama Kemenkeu memberikan kepastian kepada publik terutama pelaku usaha. Dia mencontohkan bahwa Kemenkeu perlu lebih konsisten menyampaikan informasi kepada publik terkait pengelolaan keuangan negara.

"Karena yang saya khawatirkan sekarang dunia usaha dalam posisi penuh ketidakpastian dan ketidakjelasan soal bagaimana proses kebijakan dibangun hari ini berkaitan dengan fiskal," ujarnya.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper