Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan masih menelaah alias memeriksa anggaran kementerian/lembaga usai melakukan penyesuaian sesuai dengan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1/2025 terkait efisiensi anggaran.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro menyampaikan K/L telah mengajukan revisi anggaran.
Tepatnya kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu yang sementara dijabat oleh Suahasil Nazara—usai Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata ditetapkan sebagai tersangka kasus BUMN Jiwasraya.
“K/L sudah mengajukan usulan revisi anggaran ke Kemenkeu dan saat ini sedang dilakukan penelaahan oleh DJA,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (27/2/2025).
Sebelumnya, pada 12 Februari hingga 13 Februari 2025 lalu, seluruh K/L mitra kerja 13 komisi bergantian rapat mengenai efisiensi anggaran.
Meski demikian, belum ada informasi terkait besaran final masing-masing anggaran K/L maupun total efisiensi, apakah tepat sesuai Inpres 1/2025 senilai Rp306,7 triliun atau lebih. Padahal, operasional K/L terus berjalan di tengah efisiensi ini.
Baca Juga
Sementara itu, DPR telah mengumumkan hasil efisiensi anggaran seluruh mitra kerja dari Komisi I hingga Komisi XII melalui Instagram resmi @dpr_ri.
Melihat hasil efisiensi, terdapat 73 Kementerian/Lembaga (K/L) yang tersebar di 13 komisi. Tiga K/L yang memiliki pagu anggaran paling jumbo tidak luput dari efisiensi tersebut, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Kesehatan.
Bisnis melakukan penghitungan mandiri dari paparan DPR tersebut, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan Inpres No.1/2025.
Dalam APBN 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merencanakan belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun yang terdiri dari belanja K/L senilai Rp1.160,1 triliun, belanja non-K/L Rp1.541,4 triliun, dan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp919,9 triliun.
Berikut hasil efisiensi anggaran yang diajukan setiap kementerian/lembaga berdasarkan pengumuman DPR:
