Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo optimis peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat mendorong percepatan pembangunan nasional.
Dody menjelaskan, peluncuran BPI Danantara juga bakal meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara serta mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih merata.
"Danantara adalah wujud komitmen besar dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap investasi yang masuk harus dikelola dengan baik agar benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” jelas Dody dalam keterangan resmi, Kamis (27/2/2025).
Pasalnya, tambah Dody, sektor infrastruktur sendiri bukan hanya sekedar proyek fisik. Melainkan fondasi utama yang bakal menjadi motor peningkat daya saing nasional hingga membuka peluang lebih luas bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan Danantara akan menjadi kunci utama dalam menciptakan konektivitas yang lebih baik, mempercepat pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Selain itu, dengan adanya badan pengelola investasi ini, skema pembiayaan infrastruktur tidak hanya mengandalkan anggaran negara, tetapi juga memanfaatkan investasi jangka panjang dari berbagai pihak.
"Kami ingin menciptakan sistem pembiayaan yang berkelanjutan agar pembangunan infrastruktur tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran. Dengan model yang lebih fleksibel, kita bisa memastikan bahwa proyek-proyek strategis tetap berjalan dan memberikan manfaat luas bagi rakyat," tutur Dody.
Adapun, Danantara akan memiliki aset kelolaan lebih dari US$900 miliar atau sekitar Rp14.715 triliun (asumsi kurs Rp16.350 per dolar AS).
Nantinya, dana jumbo itu akan digunakan untuk mengembangkan proyek berkelanjutan di sektor energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, hingga produksi pangan.
Sementara itu, BPI Danantara akan mengelola tujuh BUMN dengan aset jumbo. Ketujuh BUMN yang dimaksud diantaranya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., dan MIND ID.
