Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bakal terus menyuntik anggaran untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam beberapa waktu ke depan.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo yang mengatakan bahwa prioritas Prabowo menambah anggaran untuk menyukseskan Program MBG dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi RI.
“Dengan adanya tambahan MBG jadi Rp171 triliun itu, akan menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 1,99% dari sebelumnya 0,83%. Itu saja sudah 2% penambahan pertumbuhan,” jelasnya dalam agenda CNBC Economic Outlook 2025, Rabu (26/2/2025).
Sejalan dengan hal itu, Prabowo Subianto optimistis target pertumbuhan ekonomi hingga 8% dapat tercapai.
Untuk itu, Hashim menyebut pemerintahan Prabowo bakal terus melakukan efisiensi anggaran. Memangkas kucuran APBN pada program tidak perlu untuk dapat dialokasikan pada program yang mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi RI.
“Rp306 triliun dari penghematan itu adalah hasil realokasi dari program-program konyol, dialokasikan ke program yang lebih perlu, yaitu makan bergizi gratis," tambahnya.
Baca Juga
Sejalan dengan hal itu, Hashim juga mengungkap bahwa setidaknya bakal diperlukan 80 juta butir telur, sayur, hingga daging setiap harinya. Di mana, hal itu bakal menjadi pendongkrak ekonomi tumbuh pada masyarakat kecil.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut untuk mempercepat distribusi program MBG bagi seluruh anak Indonesia diperlukan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan pada 2025.
Dadan menjelaskan bahwa BGN sejauh ini sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan program tersebut, tetapi dengan adanya permintaan Presiden untuk mempercepat distribusi makan bergizi kepada lebih banyak anak, anggaran tambahan sangat diperlukan.
"Kami membutuhkan tambahan sekitar Rp25 triliun per bulan untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2025. Jadi kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp100 triliun," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).
Kendati demikian, dia melanjutkan bahwa jika program percepatan dilakukan mulai September 2025, tambahan biaya yang dibutuhkan bisa mencapai Rp100 triliun.
