Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pertumbuhan ekonomi akan tertahan pada kuartal I/2025, efek belanja pemerintah yang kurang maksimal.
Pemerintah dan DPR sendiri masih terus membahas rekonstruksi anggaran, usai Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan adanya efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun. Akibatnya, anggaran kementerian/lembaga masih ditahan sehingga sejumlah program pemerintah berpotensi mandek.
Yusuf menjelaskan adanya penyesuaian anggaran akan membuat pemerintah baik di level pusat maupun daerah menahan belanjanya terlebih dahulu.
"Sampai instruksi yang lebih jelas keluar terkait dengan efisiensi anggaran ini," ujar Yusuf kepada Bisnis, Sabtu (15/2/2025).
Oleh sebab itu, dia menilai terhambatnya belanja pemerintah akan berdampak negatif ke perekonomian setidaknya selama kuartal I/2025.
Menurut perhitungan sementara Core, sambung Yusuf, pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran 4,9% sampai dengan 5% pada kuartal I/2025).
Baca Juga
"Meskipun belanja pemerintah berpotensi tertekan akibat efisiensi namun faktor musiman. Bulan Ramadan dan Lebaran nanti akan menjadi 'penyelamat' dari kinerja pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2025," jelasnya.
Sementara itu, Sri Mulyani mengklaim kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menyebabkan efek berantai atau multiplier effect negatif bagi perekonomian.
Menurut Sri Mulyani, efisiensi anggaran oleh pemerintah tidak menghasilkan pengurangan total belanja negara, melainkan pengalihan belanja untuk keperluan-keperluan lain. Prioritas belanja pemerintah di antaranya adalah untuk program makan bergizi gratis (MBG).
"Yang ada adalah di-refocusing sehingga dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung dari masing-masing, kalau realokasinya pada aktivitas yang menimbulkan multiplier effect yang sama atau bahkan lebih besar, dampak kepada perekonomian akan jauh lebih baik," ujar Sri Mulyani pada Jumat (14/2/2025).
Dia menyebut bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan akan terus meninjau pelaksanaan efisiensi anggaran dan langkah-langkah seluruh jajaran.
"Terutama tentu dari kecepatan nanti untuk melakukan belanja selanjutnya," ujar Sri Mulyani.
