Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap kabar terbaru mengenai rencana pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dody menjelaskan, dalam rapat terbarunya Presiden Prabowo meminta agar Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melakukan studi banding ke negara timur untuk merumuskan desain kawasan tersebut.
“Rapat terakhir [terkait pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif] dengan Pak Prabowo mengatakan diminta studi banding ke seingat saya tiga negara deh. Mesir, Turki dan India,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Kamis (13/2/2025).
Dody menyebut alasan Presiden meminta agar pemerintah melakukan studi banding ke 3 negara itu dikarenakan desain gedung legislatif dan yudikatif di sana familier dengan Indonesia.
Nantinya, tim studi banding itu bakal diminta untuk merekonstruksikan desain kawasan legislatif dan yudikatif di IKN dengan mengacu pada bangunan-bangunan tersebut.
“Kantor-kantor legislatif dan yudikatifnya menurut beliau mungkin punya karakter yang mirip-mirip dengan Indonesia. Jadi dari situ kemudian tim akan merekonstruksikan gambarnya dan akan disampaikan ke Pak Prabowo lagi,” tuturnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis H. Sumadilaga menjelaskan upaya itu dilakukan agar kawasan legislatif dan yudikatif bisa rampung sebelum Presiden Prabowo Subianto mulai berkantor di IKN pada 2028.
“Kawasan legislatif dan yudikatif di IKN mulainya [konstruksi] diharapkan pada 2025 ini,” kata Danis kepada Bisnis, Selasa (7/1/2025).
Adapun, dua kawasan tersebut ditargetkan bakal mulai bisa difungsikan dan selesai pada 2028. Hal itu sebagaimana komitmen yang disampaikan oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono.
Untuk mendukung pembangunan dua kawasan tersebut, OIKN disebut bakal mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun kepada Kemenkeu.
