Bisnis.com, JAKARTA - Jepang meminta Presiden AS Donald Trump untuk mengecualikan perusahaan-perusahaan Negeri Matahari Terbit itu dari kebijakan tarif barunya untuk impor baja dan aluminium.
Melansir Bloomberg, Menteri Perdagangan Yoji Muto menuturkan, permintaan tersebut diajukan pada Rabu (12/2/2025) waktu Jepang. Dia menambahkan bahwa akan ada pengumuman pada hari yang sama mengenai langkah-langkah tarif baru yang digunakan sebagai dasar pembayaran asuransi jika berlaku untuk ekspor dari Jepang ke AS.
Menteri Keuangan Katsunobu Kato dan Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi juga menyampaikan kewaspadaan Tokyo atas masalah tersebut dalam konferensi pers terpisah.
Hayashi mengatakan permintaan pengecualian tersebut diajukan melalui kedutaan besar di Washington. Pemerintah terus memberi saran kepada perusahaan-perusahaan mengenai kebijakan tarif AS melalui layanan konsultasi di Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang, menurut Muto.
“Kami akan terus mencermati dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan Jepang dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” kata Muto.
Awal minggu ini Trump memerintahkan tarif 25% untuk semua impor baja dan aluminium yang berlaku mulai 12 Maret, tanpa pengecualian.
Baca Juga
Pada 2018, Trump mengenakan bea masuk pada baja dan aluminium dari mitra dagang terbesarnya, termasuk Uni Eropa dan Jepang, dengan alasan risiko terhadap keamanan nasional.
Selama pemerintahan Joe Biden, AS dan Jepang mencapai gencatan senjata yang memungkinkan sebagian besar pengiriman baja dari negara Asia tersebut mengalir bebas tarif.
Pada tahun 2024, Jepang mengekspor 1,1 juta ton baja senilai ¥303 miliar ($2 miliar) dan 74.565 ton logam non-ferrous senilai ¥179 miliar, termasuk aluminium, ke AS. Keduanya masing-masing menyumbang 1,4% dan 0,8% dari total ekspor ke AS.
Perdana Menteri Shigeru Ishiba juga menyinggung masalah tarif saat memberikan kesaksian di parlemen, dengan mengatakan bahwa dia akan memeriksa dengan saksama dampak tarif terhadap Jepang dan mengambil tindakan yang diperlukan, seperti melobi untuk pengecualian.
Gubernur Bank of Japan, Kazuo Ueda, yang juga berbicara di parlemen, mengatakan akan sulit untuk menilai potensi dampak dari kebijakan ekonomi AS saat ini.
