Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai kebijakan efisiensi dan pengalihan anggaran di Kementerian/Lembaga maupun daerah pada akhirnya berpotensi menekan daya beli masyarakat semakin dalam.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan belanja—utamanya daerah—akan susut akibat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto terkait realokasi anggaran senilai Rp306,69 triliun.
Pasalnya, anggaran infrastruktur, perbaikan, pemeliharaan maupun proyek yang didanai dari anggaran K/L dan daerah tersebut jika dipangkas, akan mempengaruhi jumlah pekerja yang bekerja di sektor tersebut. Allhasil, penghasilan masyarakat akan menurun dan mempengaruhi daya beli.
"Ada pengurangan [anggaran] sehingga pada akhirnya ini pun juga akan berisiko pada penurunan daya beli," ujarnya dalam Permata Bank 2025 Economic Outlook, Senin (10/2/2025).
Termasuk sektor jasa pariwisata yang terancam dengan arahan efisiensi senilai Rp50,5 triliun untuk Transfer ke Daerah (TKD) dan Rp256,1 triliun bagi K/L.
Padahal, kelompok konsumsi masyarakat atau rumah tangga menjadi andalan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ekonomi global.
Baca Juga
Meski demikian, Josua menegaskan bahwa kekhawatiran akan hal-hal tersebut belum tentu akan terjadi. Terlebih, anggaran tersebut tidak sepenuhnya dipangkas, melainkan dialihkan kepada hal-hal yang menjadi prioritas pemerintah.
Menurutnya, hal tersebut juga dapat menimpulkan hasil yang positif apabila realokasi dilakukan kepada pos-pos anggaran yang dapat mendorong daya beli masyarakat.
Josua mencontohkan apabila realokasi ditujukan kepada Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mampu mendorong produktivitas pertanian, maka hal tersebut menjadi positif.
Lebih lanjut, akan ada efek rambatannya ke petani dan nelayan akibat dari upaya peningkatan hilirisasi pangan dan perikanan yang mendukung program MBG.
"Sekalipun ada potensi penurunan dari konsumsi atau sektor jasa pariwisata dan juga efeknya kepada pendapatan daerah, tetapi kami tentunya melihat kondisi yang diharapkan pemerintah memberikan multiplier effect positif,” jelas Josua.
Lain kesempatan, Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan juga sangat menyayangkan keputusan tersebut karena infrastruktur memiliki multiplier effect terhadap ekonomi.
"Sangat disayangkan ketika yang dipotong itu adalah infrastruktur karena ini basic untuk penyerapan tenaga kerja. Mudah-mudahan yang dipotong itu untuk perawatan-perawatan infrastruktur, bukan pembangunan fisik," ujarnya dalam Diskusi Publik '100 hari Asta Cita Ekonomi, Memuaskan?' pada Rabu (29/1/2025).
Nahas bila yang Prabowo pangkas adalah anggaran untuk pembangunan infrastruktur fisik baru dan belanja modal, artinya belanja pemerintah akan semakin turun.
Padahal, belanja dari pemerintah pusat yang termasuk dalam belanja modal tersebut menjadi salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi.
Terlebih, porsi belanja modal dalam Rancangan APBN 2025 hanya mencakup 7,08% dari total belanja. Hampir turun 50% dari porsi 2024 yang mencapai 13,25%.
.jpg?w=300&h=221)
