Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah disebut akan melakukan evaluasi stimulus ekonomi yang diluncurkan seiring laporan Badan Pusat Statistik yang mencatat ekonomi rumah tangga 2024 di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui konsumsi rumah tangga belum pulih seperti masa sebelum pandemi Covid-19.
Secara historis, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak pernah lebih dari 5% sejak 2020. Dalam periode itu juga, pertumbuhan konsumsi rumah tangga kerap berada di bawah pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Terbaru, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,94% secara tahunan pada 2024. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% secara tahunan pada 2024.
Airlangga pun menjelaskan bahwa pemerintah sudah memberikan banyak insentif fiskal untuk mendorong daya beli masyarakat, terutama kelas menengah.
Dia mencontohkan insentif berupa diskon pajak pembelian rumah, kendaraan listrik, hingga pembebasan pajak penghasilan bagi buruh di sektor padat karya dengan gaji di bawah Rp10 juta.
Baca Juga
"Untuk kuartal kedua, ketiga, dan keempat, kami akan mengevaluasi stimulus yang diberikan," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).
Lebih lanjut, politikus Partai Golkar itu menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada 2025 masih bisa tercapai. Caranya, sambung Airlangga, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan pendorong ekonomi.
Dia mengungkapkan bahwa akan ada program selama bulan Ramadan dan Idulfitri, seperti diskon tarif tol serta stabilisasi harga pangan. Pemerintah, lanjutnya, juga menyiapkan berbagai insentif bagi sektor properti, kendaraan listrik, dan industri padat karya.
"Pemerintah juga melanjutkan program makan bergizi gratis, meningkatkan penyaluran KUR, serta menyiapkan strategi untuk menjaga daya saing dan transformasi ekonomi jangka panjang," katanya.
Selain itu, Airlangga menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan langkah strategis seperti revisi regulasi untuk kemudahan berusaha, kebijakan penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri, serta peluncuran Bullion Bank pada akhir Februari untuk mendukung upaya peningkatan ekonomi.
Terakhir, dia menyatakan bahwa Indonesia juga terus memperluas kerja sama internasional, seperti penyelesaian kesepakatan IEU-CEPA, keanggotaan BRICS, serta persiapan keanggotaan OECD.
