Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim, instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat belanja pemerintah hingga Rp306,69 triliun akan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru.
Sri Mulyani mengaku Prabowo ingin pengelolaan belanja pemerintah lebih disiplin dan tepat sasaran sehingga memerintahkan penghematan untuk tahun anggaran 2025.
"Presiden fokus kepada belanja yang menciptakan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, kesempatan kerja, dan manfaat langsung ke masyarakat," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).
Bendahara negara itu mencontohkan hasil penghematan anggaran bisa dialokasikan untuk program unggulan Prabowo yaitu makan bergizi gratis.
Menurutnya, anggaran untuk program bergizi gratis akan berdampak langsung ke masyarakat karena langsung digunakan untuk membeli sayur mayur, daging, dan sebagainya dari produser lokal seperti pelaku UMKM hingga petani lokal.
"Nah ini semuanya yang kita harapkan nanti orkestrasi dari belanja yang jangkarnya adalah makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah diharapkan justru akan menciptakan pertumbuhan ekonomi terutama yang lokal based, basisnya adalah lokal," ucap Sri Mulyani.
Baca Juga
Pendapatan berbeda disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Dia meyakini implikasi logis dari penghematan tersebut adalah peredaran uang akan semakin sedikit terutama di daerah-daerah.
Dia melihat potensi beberapa proyek infrastruktur daerah bisa terhambat. Bahkan, sambungnya, pemotongan anggaran perjalanan dinas akan menyebabkan pendapatan sektor pelayanan seperti hotel, restoran, hingga transportasi juga berkurang drastis.
"Meskipun penghematan tadi uangnya digunakan misalnya untuk program makan bergizi gratis, tetapi tetap tidak bisa menggantikan banyak sektor yang sifatnya padat karya, yang terdampak oleh adanya penghematan ini," ujar Bhima di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).
Belum lagi pemerintah di daerah yang baru dimekarkan. Di daerah pemekaran, menurut Bhima, 70% alokasi belanja dari APBD adalah untuk belanja pegawai sehingga sangat sulit dilakukan penghematan.
Secara nasional, sambungnya, belanja pemerintah juga berkontribusi sekitar 9% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB). Oleh sebab itu, Bhima melihat pertumbuhan ekonomi pada 2025 akan semakin melambat akibat penghematan anggaran belanja pemerintah tersebut.
"Jika kontribusi belanja pemerintah lebih rendah maka nanti efek ke pertumbuhan ekonomi untuk mencapai 5% di 2025 pun diperkirakan juga akan terganjal," katanya.
Sebagai informasi, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun lewat Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang terbit pada 22 Januari 2024.
