Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah lembaga internasional maupun instansi pemerintah memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari target pemerintah pada 2025 yang sebesar 5,2%.
Sebut saja Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia kompak memberikan ramalan yang sama untuk ekonomi Indonesia 2025 di angka 5,1%.
Bank Dunia mewanti-wanti adanya downside risks atau risiko pelemahan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia, seperti tarif dari Donald Trump maupun kebijakan perdagangan di negara lain.
Bank Indonesia (BI) pun juga merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,2% menjadi 5,1% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Januari 2025, dengan alasan daya beli masyarakat khususnya kelas menengah yang masih lemah.
Di tengah risiko global, konsumsi rumah tangga menjadi jurus pemerintah untuk mengungkit ekonomi sesuai target.
Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai saat ini memang minim cara untuk mengungkit daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan dari domestik dan global.
Baca Juga
Riefky melihat satu hal yang pasti, dengan langkah pemangkasan suku bunga acuan BI Rate oleh bank sentra, membuka peluang pertumbuhan dari sektor riil.
Sementara Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede meyampaikan setidaknya terdapat beberapa kebijakan yang dapat mengungkit perekonomian Indonesia tahun ini.
Menurutnya, Indonesia pun dapat mengikuti langkah pemerintah China pada akhir 2024 yang memberikan stimulus jumbo untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi hingga 5%.
"Stimulus fiskal dan investasi infrastruktur. Indonesia dapat mempertimbangkan kebijakan fiskal serupa [yang China lakukan] yang berfokus pada proyek infrastruktur prioritas untuk meningkatkan permintaan domestik dan menciptakan lapangan kerja," ujarnya, Senin (20/1/2025).
Josua menyampaikan bahwa melalui proyek infrastruktur strategis juga dapat membantu meningkatkan produktivitas jangka panjang, memperkuat rantai pasok, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Selain stimulus fiskal, pemerintah juga dapat mendorong diversifiksai ekonomi dan hilirisasi industri dengan mempercepat program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk domestik, khususnya di sektor energi terbarukan dan mineral strategis.
Lebih lanjut, diversifikasi ekonomi dengan mendorong sektor pariwisata, teknologi, dan agribisnis dapat membantu menciptakan sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan.
Senada dengan Riefky, Josua turut melihat bahwa moderasi inflasi global dan tren penurunan suku bunga di negara maju, Indonesia memiliki peluang untuk memperlonggar kebijakan moneter guna mendorong kredit perbankan dan konsumsi domestik.
Reformasi struktural untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing, termasuk reformasi peraturan dan pemberdayaan UMKM, dapat menarik investasi baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Terakhir, pemerintah dapat mendorong penguatan integrasi perdagangan dengan negara-negara di kawasan ASEAN serta mitra dagang utama lainnya untuk mengurangi dampak proteksionisme global.
Josua memproyeksikan ekonomi RI tumbuh stabil di sekitar 5%—5,1% pada 2025, yang relatif cukup baik dibandingkan rata-rata negara-negara berkembang lainnya.
Sebagai catatan, langkah tersebut berpotensi mendorong ekonomi ke level 5%-an. Sementara untuk mencapai angka yang lebih ambisius sebagaimana target Prabowo Subianto, perlu stimulus fiskal yang lebih agresif.
