Bisnis.com, JAKARTA - Pejabat China sedang mengevaluasi opsi-opsi potensial jika TikTok gagal menangkis larangan beroperasi di Amerika Serikat (AS). Salah satu opsi yang dibahas tersebut melibatkan Elon Musk untuk mengakuisisi operasional TikTok di AS.
Mengutip Bloomberg pada Selasa (14/1/2025), pejabat Beijing sangat menginginkan TikTok tetap berada di bawah kepemilikan induknya, ByteDance Ltd., kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
TikTok juga telah menentang larangan yang akan datang tersebut dengan mengajukan banding ke Mahkamah Agung AS. Namun, para hakim mengisyaratkan selama argumen pada 10 Januari bahwa mereka kemungkinan akan menegakkan hukum tersebut.
Pejabat senior China dikabarkan telah mulai memperdebatkan rencana cadangan untuk TikTok sebagai bagian dari diskusi luas tentang cara bekerja dengan pemerintahan Donald Trump, salah satunya melibatkan Musk, kata orang-orang tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya yang mengungkapkan diskusi rahasia.
Kesepakatan potensial dengan salah satu sekutu terdekat Trump itu memiliki daya tarik tersendiri bagi pemerintah China, yang memiliki pengaruh terhadap apakah TikTok pada akhirnya akan dijual, kata orang-orang tersebut.
Musk menghabiskan lebih dari US$250 juta untuk mendukung pemilihan kembali Trump dan telah ditunjuk untuk peran penting dalam meningkatkan efisiensi pemerintah setelah Trump menjabat.
Salah satu opsi yang telah dibahas oleh pemerintah China adalah X milik Musk — yang sebelumnya bernama Twitter — akan mengambil alih kendali TikTok AS dan menjalankan bisnis tersebut bersama-sama, kata orang-orang tersebut.
Ilustrasi aplikasi TikTok/Pymnts
Dengan lebih dari 170 juta pengguna di AS, TikTok dapat mendukung upaya X untuk menarik pengiklan. Musk juga mendirikan perusahaan kecerdasan buatan terpisah, xAI, yang dapat memperoleh keuntungan dari sejumlah besar data yang dihasilkan dari TikTok.
Pejabat China belum mencapai konsensus tegas tentang cara melanjutkan dan pertimbangan mereka masih awal, kata orang-orang tersebut. Tidak jelas seberapa banyak yang diketahui ByteDance tentang diskusi pemerintah China atau apakah TikTok dan Musk telah terlibat.
Selain itu, hingga saat ini juga belum ada kabar yang jelas apakah Musk, TikTok, dan ByteDance telah mengadakan pembicaraan terkait kesepakatan tersebut.
Musk dan perwakilannya tidak menanggapi permintaan komentar. Perwakilan ByteDance dan TikTok juga belum menanggapi kabar ini. Administrasi Ruang Siber China dan Kementerian Perdagangan China, lembaga pemerintah yang dapat terlibat dalam keputusan tentang masa depan TikTok, juga tidak menanggapi permintaan komentar.
Sebelumnya, Musk mengunggah pada April lalu bahwa menurutnya TikTok harus tetap tersedia di AS. "Menurut pendapat saya, TikTok tidak boleh dilarang di AS, meskipun larangan tersebut dapat menguntungkan platform X," tulisnya di X. "Melakukan hal itu akan bertentangan dengan kebebasan berbicara dan berekspresi. Itu bukan yang diperjuangkan Amerika."
Presiden terpilih Trump, yang akan menjabat pada 20 Januari, telah berupaya menunda larangan TikTok — yang akan berlaku pada 19 Januari — sehingga dia dapat menegosiasikan masalah ini. Trump mengatakan ingin menyelamatkan aplikasi tersebut dan ada spekulasi bahwa dia dapat mengambil tindakan pada menit-menit terakhir untuk menghindari larangan tersebut.
Pembicaraan di Beijing menunjukkan bahwa nasib TikTok mungkin tidak lagi berada dalam kendali tunggal ByteDance, kata orang-orang.
Pejabat China menyadari bahwa mereka akan menghadapi negosiasi yang sulit dengan pemerintahan Trump mengenai tarif, kontrol ekspor, dan masalah lainnya, dan mereka melihat negosiasi TikTok sebagai area potensial untuk rekonsiliasi.
Pemerintah China memegang apa yang disebut saham emas di afiliasi ByteDance. Hal tersebut memberikan Pemerintah China kendali atas strategi dan operasi perusahaan.
TikTok menyatakan bahwa kendali tersebut hanya berlaku untuk anak perusahaan yang berbasis di China, Douyin Information Service Co., dan tidak memiliki pengaruh pada operasi ByteDance di luar China.
Namun, aturan ekspor Beijing mencegah perusahaan China menjual algoritme perangkat lunak mereka, seperti yang merupakan bagian integral dari TikTok. Hal ini membuat Pemerintah China memiliki suara yang signifikan dalam setiap kemungkinan kesepakatan.
