Rencana Kebijakan Trump di Masa Jabatan Kedua, dari Tarif hingga Deportasi Massal

Energi

Trump telah berjanji untuk meningkatkan produksi bahan bakar fosil AS dengan mempermudah proses perizinan pengeboran di lahan federal dan akan mendorong pembangunan jaringan pipa gas alam baru. Dia mengatakan akan mengesahkan kembali pengeboran minyak di Arctic National Wildlife Refuge di Alaska.

Trump juga telah berjanji untuk membentuk Dewan Energi Nasional guna mengoordinasikan kebijakan untuk meningkatkan produksi energi AS yang akan dipimpin oleh calon pilihannya untuk menteri dalam negeri, Gubernur North Dakota, Doug Burgum.

Adapun, respons industri minyak untuk menindaklanjuti dan meningkatkan produksi pada saat harga minyak dan gas relatif rendah masih harus dilihat.

Dia juga akan mencabut mandat kendaraan listrik Presiden Demokrat Joe Biden dan kebijakan lain yang bertujuan untuk mengurangi emisi mobil. Dia berpendapat bahwa AS perlu mampu meningkatkan produksi energi agar dapat bersaing dalam mengembangkan sistem kecerdasan buatan, yang mengonsumsi daya dalam jumlah besar.

Iklim dan lingkungan 

Mengutip Deutsche Welle, Trump akan mencabut kembali keterlibatan AS dalam Perjanjian Iklim Paris. Perjanjian tersebut, meskipun tidak mengikat secara hukum, mewajibkan negara-negara penandatangan untuk mengurangi emisi karbon mereka sehingga kenaikan suhu rata-rata dunia dapat dipertahankan pada 2 derajat Celsius pada 2050, dan sebaiknya lebih rendah. 

Sebelumnya, Trump menarik AS dari perjanjian tersebut saat dia terakhir kali berkuasa, pada 2020. Salah satu tindakan pertama Presiden Joe Biden pada 2021 adalah membawa AS kembali ke perjanjian tersebut.

Keinginan Trump untuk meningkatkan produksi minyak bertentangan dengan saran ilmiah terkini tentang tindakan yang harus diambil pemerintah untuk mencegah suhu rata-rata global melebihi target Paris. Kelompok analisis iklim independen Carbon Brief memperkirakan pengurangan kebijakan yang dijanjikan Trump dapat menambah 4 miliar ton emisi karbon ke atmosfer pada tahun 2030.

Mungkin akan lebih sulit bagi Trump untuk sepenuhnya membatalkan undang-undang era Biden seperti Undang-Undang Pengurangan Inflasi, yang mengaitkan investasi iklim dengan langkah-langkah yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan infrastruktur. Faktanya, beberapa negara bagian Republik mungkin tidak ingin melihat insentif seperti ini, yang menguntungkan warganya, hilang.

Keringanan Pajak

Bersama dengan agenda perdagangan dan energinya, Trump telah berjanji untuk memangkas peraturan federal yang menurutnya membatasi penciptaan lapangan kerja. Trump telah berjanji untuk mempertahankan pemotongan pajak 2017 yang ditandatanganinya saat menjabat.

Selain itu, tim ekonominya telah membahas putaran lebih lanjut pemotongan pajak perorangan dan perusahaan di luar yang diberlakukan pada masa jabatan pertamanya.

Trump telah berjanji untuk mengurangi tarif pajak perusahaan dari 21% menjadi 15% untuk perusahaan yang membuat produk mereka di AS. Dia telah mengatakan akan mencari undang-undang untuk mengakhiri perpajakan atas tip dan upah lembur untuk membantu pelayan dan pekerja layanan lainnya. Dia juga berjanji untuk tidak mengenakan pajak atau memotong tunjangan Jaminan Sosial.

Selain itu, dia juga telah mengatakan akan menekan Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga - tetapi tidak akan menuntutnya.

Sebagian besar proposal pajak Trump akan memerlukan tindakan kongres. Analis anggaran telah memperingatkan bahwa sejumlah besar pemotongan pajak akan membengkakkan utang pemerintah AS.