Setelah Kanada dan Terusan Panama, Trump Ingin AS Caplok Greenland

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menekankan ambisinya untuk memperluas wilayah AS dengan niatnya untuk menjadikan Greenland sebagai bagian dari AS.

Sebelumnya, Trump juga telah mengusulkan Kanada untuk bergabung dan menjadi negara bagian ke-51 Negeri Paman Sam tersebut. Dia juga telah mengancam untuk mengambil kembali Terusan Panama karena tarif penyeberangan yang disebutnya mahal

Adapun, Trump juga tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan kekuatan militer atau ekonomi untuk membuat Denmark menyerahkan pulau yang kaya mineral dan penting secara strategis itu.

"Greenland adalah tempat yang luar biasa, dan masyarakat akan mendapat manfaat besar jika, dan ketika, Greenland menjadi bagian dari Negara kita," kata Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social dikutip dari Reuters pada Kamis (9/1/2025).

Sebelumnya, Trump juga mengatakan bergabungnya Greenland ke Indonesia adalah kesepakatan yang harus terjadi. Pernyataan itu dia ungkapkan saat putranya, Donald Trump Jr., melakukan kunjungan pribadi ke Greenland pada Selasa (7/1/2025) lalu.

Greenland, bagian dari NATO melalui keanggotaan Denmark, memiliki arti penting strategis bagi militer AS dan sistem peringatan dini rudal balistiknya karena rute terpendek dari Eropa ke Amerika Utara melewati kepulauan Arktik.

Militer AS mempertahankan kehadiran permanen di pangkalan udara Pituffik di barat laut Greenland.

Amerika Serikat telah menyatakan minatnya untuk memperluas kehadiran militernya, termasuk menempatkan radar di sana untuk memantau perairan antara pulau itu, Islandia, dan Inggris, yang merupakan pintu gerbang bagi kapal-kapal angkatan laut Rusia dan kapal selam nuklir. 

Ulrik Pram Gad, seorang peneliti senior dan pakar Greenland di Institut Studi Internasional Denmark mengatakan, secara geografis, Greenland merupakan bagian dari benua Amerika Utara, dan sangat penting bagi Amerika Serikat untuk mencegah kekuatan besar lainnya membangun pijakan di pulau itu.

Sejak 2019

Niat Trump untuk menjadikan Greenland sebagai wilayah AS telah muncul sejak 2019 lalu. Kala itu, pada masa jabatan pertamanya, mantan pengusaha real estate dan bintang acara TV itu menyatakan minatnya untuk membeli wilayah Denmark tersebut.

Ketika Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menolaknya, Trump membatalkan kunjungan kenegaraan ke Denmark.

Tepat sebelum kepergian putranya, Trump mengunggah sebuah video di platform media sosialnya Truth Social, yang memperlihatkan seorang pria bertopi MAGA yang menyerukan Trump untuk membeli Greenland dan membebaskannya dari pemerintahan kolonial Denmark.

Sementara itu, Menteri luar negeri Denmark, Lars Rokke Rasmussen mengatakan Greenland dapat merdeka tetapi tidak akan menjadi negara bagian AS. 

"Kami sepenuhnya menyadari bahwa Greenland memiliki ambisinya sendiri. Jika ambisi itu terwujud, Greenland akan merdeka, meskipun tidak dengan ambisi untuk menjadi negara federal di Amerika Serikat," kata Rasmussen dikutip dari Deutsche Welle.

Sementara itu, ketika Greenland masih menjadi koloni, AS di bawah Presiden Harry Truman saat itu berusaha membeli pulau itu sebagai aset strategis selama Perang Dingin seharga US$100 juta dalam bentuk emas, tetapi Kopenhagen menolak untuk menjualnya.

Kaya Sumber Daya Mineral

Adapun, ibu kota Greenland, Nuuk secara geografis lebih dekat ke New York daripada ibu kota Denmark, Copenhagen. Greenland memiliki kekayaan mineral, minyak, dan gas alam, tetapi pembangunannya berjalan lambat.

Survei yang dilakukan pada 2023 oleh Komisi Eropa menunjukkan bahwa 25 dari 34 mineral yang dianggap sebagai "bahan baku penting" ditemukan di Greenland. Mineral tersebut mencakup sejumlah besar bahan yang digunakan dalam baterai, seperti grafit dan litium, dan juga yang disebut unsur tanah jarang yang digunakan dalam kendaraan listrik dan turbin angin.

Greenland telah melarang ekstraksi minyak dan gas alam karena alasan lingkungan, dan pembangunan sektor pertambangannya telah terhambat oleh birokrasi dan pertentangan dari penduduk asli.

Hal ini membuat perekonomian Greenland bergantung pada penangkapan ikan, yang menyumbang lebih dari 95% ekspor, dan subsidi tahunan dari Denmark, yang mencakup sekitar setengah dari anggaran publik. Secara total, Denmark menghabiskan kurang dari $1 miliar setiap tahun untuk Greenland.

Greenland telah menjadi bagian dari Denmark selama lebih dari 600 tahun. Namun, Greenland kini mengendalikan sebagian besar urusan dalam negerinya sendiri sebagai wilayah semi-berdaulat di bawah kerajaan Denmark.

Greenland menjadi wilayah resmi Denmark pada 1953 dan tunduk pada konstitusi Denmark, yang berarti setiap perubahan pada status hukumnya akan memerlukan amandemen konstitusional.

Pada 2009, pulau tersebut diberikan otonomi pemerintahan sendiri yang luas, termasuk hak untuk mendeklarasikan kemerdekaan dari Denmark melalui referendum.

Perdana Menteri Greenland Mute Egede, yang telah meningkatkan upayanya untuk merdeka, telah berulang kali mengatakan bahwa pulau itu tidak untuk dijual. Dia juga mengatakan, masa depan Greenland akan diputuskan oleh rakyatnya sendiri.

Egede mengadakan pembicaraan di Kopenhagen pada hari Rabu dengan Raja Frederik yang kemungkinan akan didominasi oleh pernyataan terbaru Trump.