Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cegah Gagal Bayar, Trump Minta Kongres Perpanjang Jatuh Tempo Utang AS

Trump menginginkan tidak terjadi gagal bayar utang negara, sehingga meminta Kongres AS untuk memperpanjang batas jatuh tempo.
Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberi sambutan di pengadilan di New York setelah didakwa oleh dewan juri Manhattan menyusul penyelidikan atas uang tutup mulut yang dibayarkan kepada bintang porno Stormy Daniels, di Palm Beach, Florida, AS, 4 April 2023. / Reuters-Marco Bello
Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberi sambutan di pengadilan di New York setelah didakwa oleh dewan juri Manhattan menyusul penyelidikan atas uang tutup mulut yang dibayarkan kepada bintang porno Stormy Daniels, di Palm Beach, Florida, AS, 4 April 2023. / Reuters-Marco Bello

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dia ingin Kongres AS memperpanjang batasan atau jatuh tempo utang negara. Dia tidak ingin melihat pemerintah federal mengalami gagal bayar utang, yang saat ini mencapai US$36 triliun.

"Saya tidak ingin melihat gagal bayar. Itu saja yang saya inginkan," kata Trump kepada wartawan di resornya di Florida, dikutip dari Reuters, Rabu (8/1/2025).

Penangguhan batas utang terakhir oleh kongres, yang disetujui pada 2023, berakhir pada akhir tahun 2024 lalu. Sejak itu, Departemen Keuangan telah menggunakan langkah-langkah luar biasa untuk mencegah gagal bayar.

Langkah-langkah tersebut dapat menunda gagal bayar selama beberapa bulan lagi, tetapi Kongres pada pertengahan tahun ini kemungkinan harus meloloskan undang-undang yang membahas batas utang. 

Batas utang belum mencapai tujuan nominalnya, yang membatasi pinjaman. Namun, hal ini telah menjadi topik pertikaian berkala di Kongres, yang menakut-nakuti pasar keuangan dengan menggoda risiko gagal bayar yang tidak stabil.

Bulan lalu, Trump menggagalkan RUU belanja sementara bipartisan dengan bersikeras Kongres menaikkan batas utang—atau cukup menghapusnya—sebelum masa jabatan Presiden Demokrat Joe Biden yang akan berakhir pada 20 Januari.

Anggota DPR dari Partai Republik tidak memiliki cukup suara untuk memenuhi tuntutan Trump.

Selama beberapa minggu ini, anggota DPR dari Partai Republik dan Trump telah berdebat apakah akan mencoba meloloskan agenda legislatifnya dalam satu RUU besar atau dua RUU kecil. 

Apa pun pilihannya, anggota DPR dari Partai Republik akan menggunakan alat prosedural yang disebut rekonsiliasi untuk menghindari oposisi dari Partai Demokrat di Senat.

Anggota DPR dari Partai Republik nomor 2 Steve Scalise mengatakan, pihaknya berencana untuk melanjutkan RUU rekonsiliasi tunggal yang akan bertujuan untuk meningkatkan keamanan perbatasan dan menekan imigran di Amerika Serikat. Mereka juga berencana untuk memperpanjang pemotongan pajak tahun 2017 dan meningkatkan produksi bahan bakar fosil.

Namun, Scalise menambahkan, jika Trump lebih suka membagi undang-undang menjadi dua RUU, itu juga merupakan suatu kemungkinan. Trump mencatat pada konferensi persnya bahwa dua RUU mungkin lebih baik.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Sumber : Reuters
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper