Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkap hasil rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto yang memakan waktu hampir 3,5 jam di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2024).
Menkop Budi Arie mengatakan bahwa dukungan nyata Presiden Prabowo terhadap koperasi dibuktikan dengan empat pesan.
Pertama, Presiden Prabowo memberikan tambahan anggaran jumbo senilai Rp10 triliun untuk Kementerian Koperasi (Kemenkop) melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM).
Budi menjelaskan tambahan anggaran ini sebagai modal kepada koperasi dalam bentuk dana bergulir.
“Kementerian Koperasi-LPDB akan mendapat tambahan Rp10 triliun, ini kabar yang mudah-mudahan bisa mem-booster kita semua, betapa Presiden [Prabowo] sangat concern, bahkan sayang dengan Kementerian Koperasi,” kata Budi saat memberikan sambutan dalam acara Upacara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemenkop di Kantor Kemenkop, Jumat (3/1/2025).
Lebih lanjut, Budi menyampaikan tambahan anggaran jumbo ini sebagai bentuk perhatian besar dari orang nomor satu di RI terhadap peran koperasi dalam pembangunan selama lima tahun ke depan.
Baca Juga
Menurut Budi, angka tersebut bukanlah angka yang kecil, sehingga diperlukan tanggung jawab yang besar. Untuk itu, dia meminta harus ada pengawasan.
Adapun, saat ini LPDB mengelola dana eksisting senilai Rp6,8 triliun. Sehingga, totalnya mencapai Rp16,8 triliun dengan adanya tambahan dana jumbo ini.
“Itu dana bergulir yang dikelola oleh LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Jadi kita bisa punya dana tambahan untuk bisa memberi pinjaman dan mendorong kredit koperasi,” terangnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dana bergulir yang dikelola LPDB-KUMKM ini terutama untuk menggerakkan sektor riil, seperti menumbuhkan Koperasi Unit Desa (KUD)
“Misalnya, perlu dryer, perlu dukungan manajemen dan sebagainya. Itu kan perlu bantuan permodalan, karena LBPDP bukan punya dana dibagi, [tetapi] dipinjamin, Permodalan untuk modal kerja dan investasi,” terangnya.
Selain itu, kedua, Budi Arie mengungkap Presiden Prabowo juga memutuskan di dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penyaluran pupuk bersubsidi akan ada kata ‘koperasi’. Artinya, penyaluran pupuk bersubsidi akan melibatkan koperasi.
“Kita tahu bahwa Gapoktan itu memerlukan transisi untuk berubah menjadi koperasi. Tetapi memang koperasi ini harus menjadi sendi, dasar kita bergerak secara sosial ekonomi untuk masyarakat,” ungkapnya.
Ketiga, pemerintah merevitalisasi induk koperasi desa. Keempat, Kemenkop terus berkoordinasi dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui produk lokal.
“Karena pesan Presiden sangat jelas program MBG harus produk lokal. Karena itu desa, koperasi dan juga BUMDes maksimal dalam berpartisipasi mensukseskan dan mendukung MBG,” tandasnya.
