Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak hanya menenggelamkan kapal penyelundupan barang impor tekstil, tetapi juga menindak tegas pemain dibaliknya.
Presiden KSPN Ristadi mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan memastikan akan mendukung penuh sikap tegas Presiden Prabowo tersebut.
“Namun, jangan hanya soal alat selundupnya yang dihukum, tapi pelaku pemainnya atau importir besarnya harus dijerat sanksi pidana juga,” kata Ristadi, Selasa (31/12/2024).
Dalam 4 tahun terakhir ini, KSPN terus berupaya agar pemerintah memperhatikan industri tekstil yang banyak menyerap tenaga kerja. Buruh mengharapkan upaya serius dari pemerintah lewat kebijakan dan tindakan pencegahan penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) tekstil terjadi.
Menurut Ristadi, salah satu penyebab terbesar terjadinya PHK dan sampai pabrik tekstil tutup yakni lantaran tidak adanya pesanan baru dan atau barang-barang produksinya tidak terserap di pasar domestik.
Kondisi ini disebabkan pasar dalam negeri, baik pasar konvensional ataupun pasar online atau marketplace, dikuasai barang-barang impor yang harganya lebih murah, dan mayoritas barang-barang tersebut adalah barang ilegal.
Baca Juga
“Atas situasi ini ratusan ribu pekerja sektor tekstil, garmen dan sepatu sudah ter-PHK jutaan lainya terancam PHK setiap saat,” jelasnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga diminta agar segera membuat aturan yang kuat untuk lebih melindungi produk produk tekstil dalam negeri dari serbuan barang barang impor.
“Jadi kebijakan solusinya lebih komprehensif, tidak sporadis teknis seperti cuma tenggelamkan kapal penyelundupnya,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Ristadi juga menilai perlunya kehadiran pejabat teknis yang mempunyai integritas dan keberanian untuk mengeksekusi keputusan Presiden soal perlawanan terhadap praktik impor ilegal.
Dalam hal ini, buruh menyoroti oknum di Ditjen Bea dan Cukai serta petugas penjaga pelabuhan diseluruh wilayah Indonesia yang dijadikan pintu masuk importasi ilegal.
“Kondisi 2025 selain ada yang menikmati kenaikan upah minimum, tapi ribuan pekerja lainya sudah di-schedule kena PHK karena turunnya order,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengancam untuk menenggelamkan kapal-kapal yang menyelundupkan barang dari luar menuju ke perairan laut Indonesia.
Orang nomor satu di Indonesia itu menyebut akan berkonsultasi dengan para pakar hukum dalam rencananya untuk membuat kebijakan terkait. Mengingat, aksi tersebut merupakan salah satu bentuk kebocoran anggaran dan membahayakan kedaulatan negara.
“Saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk menghentikan, penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan membahayakan kedaulatan Indonesia,” ujarnya dalam forum Musrembangnas.
Presiden Ke-8 RI itu pun mencontohkan salah satu bentuk penyelundupan yang membahayakan, yakni penyelundupan tekstil.
"Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja industri tekstil kita," katanya.
